Zulkarnaini alias Syeh Joel (kanan) usai membuat laporan ke Mapolda Aceh
Banda Aceh – Akun media sosial Facebook atas nama Davit Toreto bersama 92 akun lainnya resmi dilaporkan ke Mapolda Aceh oleh warga Kota Banda Aceh, Zulkarnaini alias Syeh Joel dan turut didamping oleh kuasa hukum dari kantor Koalisi NGO HAM Aceh.
Laporan dugaan penghinaan dan penyebar ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin serta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu sudah diterima oleh Polda Aceh dengan mengeluarkan surat keterangan bukti lapor bernomor LP/162/VI/YAN.2.5/2020/SPKT tanggal 5 Juni 2020 tentang UU ITE Pencemaran Nama Baik.
Zulkarnaini selaku pelapor kepada media mengatakan, dirinya melaporkan akun tersebut lantaran dinilai telah secara berlebihan dalam bermedia sosial serta menyebar fitnah yang akan berdampak kepada perang saudara, jika gambar editan itu dibiarkan terlalu lama di medsos.
“Akun Davit Toreto telah menuduh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai antek-antek PKI di Aceh. Beliau itu saat ini pemimpin di Aceh, dan dia juga orang Aceh. Nah, secara Aceh hari ini bersama masyarakat sedang serius menjalankan syariat Islam, kok malah dituduh di Aceh ada antek-antek PKI? Saya kira, tidak ada masyarakat termasuk saya salah satunya tidak akan menerima dituduh PKI,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Sabtu (6/6).
Di samping itu, akun Davit juga mengedit foto Plt Gubernur Aceh yang lengkap yang sejatinya pakaian resmi negara (baju dinas) dengan peci hitam, kemudian diedit dengan lambang palu arit di peci, kemudian di kantong baju kanan dan kiri juga diedit dengan memunculkan logo PKI. Sementara di tengahnya dimunculkan foto anjing.
“Ini sudah sangat keterlaluan, seharusnya di kantung baju kanan di situ ada logo burung garuda, yang kemudian digantikan dengan lambang PKI, sebuah lembaga yang dilarang di Indonesia. Ketika lambang burung garuda digantikan dengan lambang PKI, ini sebuah penghinaan terhadap simbol negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, dalam foto itu juga diedit, selain foto Plt Gubernur Aceh, ada juga foto Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin yang dimunculkan di bawah perut babi.
“Lagi-lagi ini diduga telah dilakukan penghinaan terhadap ulama dan pejabat negara. KH Ma’ruf Amin, selain menjabat sebagai Wapres RI, juga beliau sebagai salah satu ulama di negara ini. Oleh sebab itu saya juga tidak menerima seorang ulama direndahkan, perlu dilapor dan diusut secara tuntas oleh institusi kepolisian,” cetusnya.
Pada Jumat 5 Juni 2020, setelah melayangkan laporan, oleh petugas dari Dirkrimsus Polda Aceh telah mengambil keterangannya yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam.
Sementara Zulfikar Muhammad dari Koalisi NGO HAM selaku penasihat hukum pelapor mengatakan, kasus ini dilaporkan supaya menjadi pendidikan publik dalam menggunakan jejaring media sosial.
Selain itu juga untuk memberi efek jera kepada orang dengan akun yang diduga melakukan penghinaan terhadap simbol negara yaitu Plt Gubernur Aceh sebagai pejabat pemerintah di Aceh dan Ma’ruf Amin sebagai pejabat pemerintah di pusat.
“Tindakan atau postingan tersebut dipandang sebagai bentuk menyerang kehormatan Aceh dan kehormatan negara Indonesia yang disimbolkan oleh dua pejabat tersebut,” sebutnya.
Secara perspektif hukum yang ada di Indonesia, bahwa tindakan memposting hal tersebut di media Facebook merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 134, 207, 208 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
Postingan tersebut diposting pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 21.57 dan sampai dengan Kamis, 04 Juni 2020 pukul 16.00 telah dibagikan oleh 92 akun Facebook lainnya.
Artinya kata Syeh Zoel, tindakan mendistribusikan postingan tersebut dianggap secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang harus sesegera mungkin diproses hukum guna mencegah penyebaran yang meluas dan orang mengganggap bahwa ada PKI di Aceh.
“Jadi tidak boleh siapa pun menyebarkan (termasuk akun yang telah membagikan foto editan itu-red) dan membangun opini bahwa ada PKI di Aceh, dan tidak boleh siapapun dengan maksud menghina orang Aceh dengan menyebut orang Aceh PKI termasuk Nova Iriansyah itu juga orang Aceh, karena jika orang Aceh dikatakan PKI makas pembuat postingan menyatakan bahwa orang Aceh itu PKI melalui simbol pemerintahan yang menyimbolkan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (IA)
