Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Ultimatum Mualem “Omon-omon”?, Realisasi APBA 2025 Tetap Loyo di Bawah Target Akhir Juni

Namun kenyataannya, peringatan Mualem tak membuat serapan anggaran bergerak signifikan. Instruksi dari mantan Panglima GAM ini justru dinilai sebagai "bunyi tanpa taji", karena nyaris tidak berdampak pada kinerja dinas.
Hingga akhir Juni, serapan anggaran keuangan baru mencapai 28 persen dan fisik 31 persen

Banda Aceh, Infoaceh.net – Ultimatum keras yang dilontarkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait lambannya realisasi APBA 2025 ternyata belum membuahkan hasil.

Hingga akhir Juni, serapan anggaran keuangan baru mencapai 28 persen dan fisik 31 persen, Jauh dari target yang ditetapkan.

Peringatan itu disampaikan Mualem saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (23/6/2025).

Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, para asisten, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro.

Dalam arahannya, Mualem meminta tindak lanjut dari hasil rapim dijalankan secara konkret dan terukur. Ia menyoroti sejumlah kegiatan yang belum berjalan optimal, dan menuntut laporan langsung atas hambatan-hambatan yang mengganjal pelaksanaan program.

“Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya. Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” tegas Mualem.

Namun kenyataannya, peringatan Mualem tak membuat serapan anggaran bergerak signifikan. Instruksi dari mantan Panglima GAM ini justru dinilai sebagai “bunyi tanpa taji“, karena nyaris tidak berdampak pada kinerja dinas.

Mualem juga mengingatkan pentingnya komunikasi antarperangkat daerah agar target realisasi, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), bisa tercapai. Tapi sampai akhir semester pertama, belanja pemerintah masih tersendat.

Sementara Wakil Gubernur Fadhlullah menekankan pentingnya sinergi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SKPA. Ia menyoroti lemahnya komunikasi yang berimbas pada proses tender yang molor.

“ULP jangan hanya menunggu. Harus aktif berkomunikasi dengan dinas. Kalau komunikasi lancar, proses tender juga cepat selesai,” ucap Fadhlullah.

Plt Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun menargetkan realisasi anggaran bisa mencapai 35 persen paling lambat 30 Juni. Namun, ia mengakui proses pengadaan masih lambat akibat kendala teknis internal.

“Kita sepakat semua lelang harus tuntas akhir Juni. Tapi komitmennya belum seragam di semua SKPA,” kata Nasir.

Ia meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengoordinasikan percepatan tender dan mengantisipasi potensi sisa dana Otsus, yang selama ini kerap gagal terserap maksimal akibat lambannya pelaksanaan pada semester pertama.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae
Ilustrasi Tambang
Pulau Enggano Dapat Inpres, Tapi Eksekusinya Masih Abu-Abu?
ICTP 2025, Peserta Sepakat Bentuk Forum Inisiatif Transformasi Pesantren
ICW: 212 Kasus Korupsi di BUMN Rugikan Negara hingga Rp64 Triliun
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Wagub Aceh Fadhlullah menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh, Jum'at sore (27/6). (Foto: For Infoaceh.net)
Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi
Saham PT Bank Syariah Indonesia (BSI) atau BRIS melemah sejak perdagangan saham dibuka awal pekan ini.
Anggota DPRA dari Fraksi PKB, Munawar AR, atau Ngoh Wan, saat meninjau ke lokasi jalan rusak lintas Ulee Kareng-Lamreung bersama tim teknis dari Dinas PUPR Aceh.
Prasetyo Edi Marsudi
Hingga akhir Juni, serapan anggaran keuangan baru mencapai 28 persen dan fisik 31 persen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meletakkan batu pertama pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh, Jum'at sore (27/6). (Foto: Ist)
Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil
Hasto Kristiyanto, Harun Masiku, PDIP suap, Rp 400 juta, PAW DPR 2019, suap KPU, Hambatan penyidikan, WhatsApp Harun, “Ok sip” Hasto, teguran kader PDIP, fatwa MA Harun, ancaman mundur Hasto, penyidikan KPK, Tipikor Jakarta, konfirmasi sidang, komunikasi politik PDIP, dana operasional PAW, penghapusan bukti Harun, perintangan penyidikan, kasus korupsi politik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah yang digelar terlalu berdekatan dapat menyebabkan kejenuhan pemilih.
2 Warga Negara Australia Ditembak di Bali, 1 Tewas
NgoerahSun Wellness & Aesthetic Center (NSWAC) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (25/6), di lingkungan RSUP Prof. Dr. Ngoerah, Bali.
Hampir Sepekan Menghilang, Jokowi Muncul Lagi Berlibur, Berobat, Atau...?
Empat Tokoh Ini Dinilai jadi Penentu Pemakzulan Gibran
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Enable Notifications OK No thanks