Warung Kopi Kini Jadi Tempat Terlarang bagi PNS
Khusus SKPA yang brrfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas atau berhubungan dengan penanggulangan Covid-19, agar Kepala SKPA tersebut mengatur sistem kerja tersendiri.
Yakni, Dinas Kesehatan, RSUDZA, RSIA, RSJ Aceh, BPBA, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Satpol PP dan WH serta SKPA lain dan Biro yang dibutuhkan.
Adapun poin keempat dalam surat Gubernur Aceh itu melarang PNS maupun tenaga kontrak berada di warung kopi atau kafe selama 24 jam, baik pada hari kerja maupun hari libur, dan menghindari tempat keramaian.
Jika peraturan itu dilanggar, maka akan diberikan sanksi pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) 100 persen bagi PNS, dan pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan terhadap tenaga kontrak.
Pengawasan terhadap pelanggaran poin empat itu dilakukan Satpol PP dan WH Aceh, dilaporkan ke Sekda Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh dengan tembusan SKPA terkait.
Surat ditandatangani Nova Iriansyah ini juga ditembuskan ke Mendagri, Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua DPR Aceh, dan Bupati/Wali Kota se-Aceh. (IA)
