Aceh Rugi, Barang Ekspor Banyak Tercatat di Provinsi Lain
Lhokseumawe, Infoaceh.net – Banyak komoditas unggulan asal Aceh selama ini justru tercatat sebagai barang ekspor dari provinsi lain.
Hal ini disebabkan belum adanya jalur pelayaran langsung internasional dari pelabuhan di Aceh, sehingga pengiriman barang harus melalui pelabuhan provinsi tetangga.
Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam forum Coffee Morning yang digelar Kantor Bea Cukai Lhokseumawe pada Kamis, 17 Juli 2025, di Aula Samudera Pasee. Forum bertema “Sinergi Mewujudkan Konektivitas Internasional: Rute Pelayaran Lhokseumawe–Penang” ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat dan daerah, unsur CIQ (Customs, Immigration, Quarantine), BUMN, BUMD, hingga operator pelabuhan dan pelayaran.
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, menyampaikan bahwa rencana pembukaan jalur pelayaran langsung dari Pelabuhan Krueng Geukueh ke Penang, Malaysia, merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem logistik dan ekspor Aceh.
“Pelayaran langsung akan memperpendek rantai distribusi dan memberi nilai tambah bagi produk Aceh,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Bier Budi Kismulyanto, menyoroti hilangnya potensi ekonomi Aceh akibat tidak adanya pelabuhan ekspor aktif di daerah.
“Banyak barang asal Aceh dikirim lewat Sumatera Utara dan provinsi lainnya. Akibatnya, secara data dan kontribusi ekspor, Aceh tidak tercatat,” tegas Bier.
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini. Namun, ia mengingatkan bahwa pembukaan jalur internasional tak cukup dengan infrastruktur fisik semata. “Kita perlu kajian menyeluruh, kepastian hukum, kesiapan SDM, dan sistem pelayanan yang terintegrasi,” kata Sayuti.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Asisten II Dayan Albar, menyatakan bahwa konektivitas internasional ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur Aceh. “Kami siap mendukung sepenuhnya dari sisi daerah,” ujarnya.
Sementara unsur CIQ seperti Kantor Imigrasi, Balai Karantina Kesehatan, serta Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyampaikan kesiapan prinsip, namun menekankan perlunya penambahan sarana pendukung agar pelayanan internasional dapat berjalan optimal di Pelabuhan Krueng Geukueh.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lhokseumawe juga menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan koordinasi lintas instansi dalam menjamin keselamatan serta kelancaran pelayaran.
Dari Pemerintah Aceh, Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa kajian teknis dan regulasi sedang berlangsung secara intensif antarinstansi untuk memastikan kesiapan pembukaan jalur internasional ini.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari PT Pelindo, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT ASDP juga menyatakan komitmen mendukung jalur pelayaran internasional dari sisi operasional dan transportasi laut.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal bagi sinergi nyata antar pihak dalam mempercepat realisasi jalur pelayaran langsung Lhokseumawe–Penang. Dengan jalur ini, Aceh diharapkan tak lagi kehilangan hak atas data ekspor produknya sendiri dan mampu memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan global.
