JAKARTA – Pemerintah Aceh siap menerima investasi dari perusahaan asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu ditegaskan Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat mengikuti pertemuan dengan Grup 42 (G-42), Persatuan Emirat Arab (PEA), yang merupakan perusahaan asal negara Timur Tengah tersebut.
G-42 adalah perusahaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) asal Abu Dhabi yang juga terlibat aktif dalam bidang kesehatan, penelitian, pengembangan, dan distribusi aplikasi pengujian serta perawatan Covid-19.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (13/9) itu, Gubernur Aceh memaparkan tentang peluang investasi di Aceh dalam berbagai bidang.
Nova mengatakan, untuk kesehatan, Aceh memiliki kawasan ekosistem Leuser dengan luas sekitar 2,6 juta hektar. Selain terdapat hewan dilindungi, ekosistem yang merupakan bagian dari Taman Nasional Leuser ini juga menyimpan kekayaan sumber bahan obat-obatan.
“Setidaknya ada 158 spesies tanaman obat di Taman Nasional Gunung Leuseur, menurut penelitian di Journal of Ehtnopharmacology,” sebut Nova dalam keterangan yang disampaikan kembali oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.
Iswanto mengatakan Pemerintah Aceh menyambut baik jika ada perusahaan dari G-42 yang ingin berinvestasi di Aceh. Namun gubernur menekankan agar perusahaan tersebut nantinya dapat fokus terhadap kelestarian lingkungan yang optimal, kepedulian sosial dan tata kelola perusahaan yang baik.
“Diharapkan pemanfaatan Taman Nasional Gunung Leuser secara berkelanjutan untuk memimpin penciptaan pendapatan bagi masyarakat lokal, sekaligus melestarikan sumber bahan alami obat-obatan untuk kepentingan umat manusia,” kata Nova.
Berikutnya kecerdasan buatan digital, sebut gubernur, menjadi cita-cita Pemerintah Aceh agar provinsi tersebut menjadi salah satu daerah pintar terkemuka di Indonesia.
Apalagi, kata Nova, saat ini Aceh memiliki Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT), yang merupakan program prioritas Pemerintah Aceh yang unggul dalam mengadopsi teknologi digital, yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan jasa masyarakat.
“Pemerintah Aceh saat ini bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan termasuk Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan rencana induk yang lebih luas integrasi dan adopsi teknologi,” kata Nova.
Dalam pengembangan SIAT, Aceh melibatkan sektor swasta. Hal itu sebagai provinsi yang dicita-citakan untuk menjadi inovatif dan kompetitif pada tahun 2022.
“Banda Aceh adalah pengadopsi utama di tingkat kota madya yang saat ini menyebarkan lebih dari 40 modul digital di pelayanan publik,” sebut Nova.
Lalu, lanjut gubernur, jasa keuangan syariah, karena Aceh merupakan satu-satunya daerah dengan perekonomian berbasis syariah di Indonesia.
“Semua lembaga perbankan dan kegiatannya diwajibkan untuk mematuhi prinsip hukum syariah dan pedoman. Sistem keuangan syariah adalah wajib (Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah),” katanya.
Untuk itu, mewajibkan semua keuangan lembaga beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga Aceh, ditargetkan menjadi hub terkemuka untuk keuangan syariah industri di wilayah tersebut.
“Aceh menyambut baik investasi dalam jasa keuangan syariah. Bank Aceh Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Mustaqim Aceh adalah dua cabang perbankan Pemerintah Aceh. Selain itu, Aceh juga ingin menjadi pusat Digitalisasi Rantai Nilai Halal (Block Chain, Digital) Bank, Platform E-Niaga),” jelas Nova.
Selanjutnya, kata Nova, untuk produk konsumen halal, Aceh memanfaatkan sistem hukum syariahnya untuk menjadi salah satu pemain regional Pembangkit Tenaga Ekonomi Halal, khususnya di IMT-GT program unggulan yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Thailand.
“Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, adalah zona khusus untuk logistik halal dan jaringan produksi, menawarkan cara yang hemat biaya untuk hilirisasi komoditas berharga ke produk bernilai tinggi,” sebut Nova.
Dengan lokasi yang strategis, KIA bisa diakses ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang dengan jarak sekitar 28 kilometer. Dari Pelabuhan Malahayati sekitar 10 kilometer, Pelabuhan Ulee Lheu 30 kilometer dan jalan tol nasional Banda Aceh – Sumut (sekitar 9 kilometer), serta dekat dengan jalur perdagangan internasional – selat Malaka.
“Pemerintah Aceh menyambut baik calon investor untuk mengatur kegiatan manufaktur atau menjadi co-operator dari KIA Ladong bersama PT PEMA,” kata Nova.
Kemudian, adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe yang merupakan pusat energi, petrokimia, dan pengolahan agroindustri tanaman. Kawasan ini tersebar di 2.622,48 hektar, yang terdiri dari Zona Pemrosesan Ekspor, zona logistik, dan kawasan industri, kawasan energi, dan kawasan pariwisata.
“KEK Arun memberikan banyak insentif, mulai dari pengurangan untuk pembebasan berbagai pajak dan bea hingga 25 tahun. Ini juga memudahkan bisnis untuk didirikan dengan menjamin prosedur perizinan yang sederhana, tenaga kerja berkualitas tinggi, fasilitas imigrasi, dan akses darat yang mudah,” kata gubernur.
Terakhir, sebut Nova, pengembangan pariwisata Pulau Banyak yang memiliki 64 pulau-pulau kecil di Aceh Singkil. Sebagian besar pulau tidak berpenghuni dan memiliki pantai berpasir putih yang indah, terumbu karang yang bagus dan hutan mangrove.
“Murban Energi Uni Emirat Arab berencana untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas pariwisata kelas atas, dengan total modal USD 500 Juta,” sebut Nova.
Gubernur menambahkan, Murban Energy, dan Pemerintah Aceh telah menandatangani Letter of Intent di Jakarta, pada 5 Maret 2021 untuk investasi dalam pengembangan pariwisata mewah di sejumlah pulau di Pulau Banyak.
“Investasi di Pulau Banyak difasilitasi oleh pemerintah dengan menawarkan berbagai insentif berupa fiskal dan nonfiskal. Pulau Banyak direncanakan akan dikembangkan sebagai Pulau Istimewa Zona Ekonomi untuk pariwisata, tunduk pada peraturan pemerintah,” ujarnya.
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengharapkan apa yang sudah disampaikan Gubernur Aceh dalam pertemuan itu supaya secepatnya bisa ditindaklanjuti oleh investor dari Uni Emirat Arab (UEA).
“Kita sebagai pemerintah daerah sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang diminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Murban Energy itu sendiri, kita sudah siapkan,” kata Bupati.
Adapun lokasi investasi yang nantinya akan dilakukan oleh investor asal UEA tersebut, terdapat di kawasan Pulau Banyak, untuk dijadikan destinasi wisata. Dia juga menyebutkan siap menyediakan tempat lainnya jika ada peluang baru.
Kegiatan itu juga dihadiri staf ahli Menko Kemaritiman, Jodi Mahardi, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal. (IA)
