Banda Aceh – Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh, Aminullah Usman menegaskan, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Hal disampaikan Aminullah saat melantik Pengurus Daerah MES Kota Banda Aceh, Selasa (29/12) di Gedung ITLC Banda Aceh.
“Soal Qanun LKS kita tidak boleh mundur, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, sistem ekonominya tentu harus berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, sistem ekonomi tanpa riba yang menguntungkan masyarakat,” ujar Aminullah Usman yang juga Wali Kota Banda Aceh
Ia mengharapkan agar MES terus menerus menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan sistem ekonomi syariah ini.
MES Kota Banda Aceh yang dipimpin T Angkasah Djuned sebagai Ketus Umum dan Ida Farida sebagai Sekretaris Umum akan menakhodai organisasi ini hingga 2023.
Angkasah Djuned terpilih kembali sebagai Ketum MES Kota Banda Aceh pada Musyawarah Luar Biasa (Muslub) yang digelar MES Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Prosesi pelantikan turut disaksikan langsung oleh Ketua DPRK yang juga penasehat MES Kota Farid Nyak Umar, Kepala BI Perwakilan Aceh Achris Sarwani, Anggota DPD RI Fadhil Rahmi Lc, Kadis Koperasi dan UKM Aceh Wildan, Sekum MES Aceh Sugito, Dewan Pakar MES Banda Aceh Jen Surya dan para Kepala SKPD jajaran Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Aminullah yang juga Wali Kota Banda Aceh menaruh harapan besar kepada MES kota untuk berada di garda depan menyosialisasikan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat Banda Aceh.
“Alhamdulillah dengan pelantikan ini, sosialisasi sistem ekonomi Islam kepada masyarakat Aceh, dan Banda Aceh khususnya akan lebih maksimal,” ujar mantan Dirut Bank Aceh ini.
Ditambahkannya, target jangka pendek yang bakal dijalankan Angkasah Djuned dan jajaran pengurus yang baru dilantik adalah terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Program lain, lanjut Aminullah MES Kota Banda Aceh juga punya kewajiban dalam membantu memberdayakan UMKM terus tumbuh dan berkembang, tentunya dengan melepas mereka dari jeratan rentenir.
“Bagaimana UMKM harus terus tumbuh dan berkembang. Salah-satu caranya adalah membantu mereka terlepas dari jeratan rentenir,” ujarnya.
Di Banda Aceh, lanjut Ketum MES, ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap rentenir terus menurun dari tahun ke tahun. Dari hasil survey, lanjut Aminullah pelaku usaha yang berurusan dengan tengkulak kini hanya tersisa sekitar 14% saja dari sebelumnya mencapai 80%.
“Ini tidak terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini, termasuk keberadaan LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang memberikan akses modal bagi pelaku usaha kecil dengan sistem tanpa riba. Kerja-kerja seperti ini bisa ditiru dan dikembangkan oleh MES Kota Banda Aceh nantinya,” pinta Aminullah.
Diungkapkannya, UMKM merupakan pilar penting ekonomi masyarakat, apalagi Banda Aceh sebagai kota destinasi wisata dimana UMKM harus mampu mengambil peran.
“MES bekerja sama dengan pemko terus bersinergi memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ada peningkatan cukup pesat, bisa dilihat dari jumlah UMKM di Banda Aceh. Tahun 2017 lalu 8.175 unit, dan sekarang sudah meningkat tajam menjadi 15.105 UMK, tumbuh sebesar 98%,” ungkap Aminullah.
Dengan UMKM yang terus tumbuh, perekonomian masyarakat kota menjadi lebih baik dan menjadi salah-satu indikator meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh. Kata Aminullah, saat ini IPM Banda Aceh naik ke angka 85,47 dari sebelumnha 85,07.
“IPM Banda Aceh saat ini masih terbaik II nasional. Jogja memang masih di urut I, tapi dari sisi angka sedikit menurun tahun ini. Begitu juga dengan Jakarta Selatan juga angkanya turun. Alhamdulillah kita naik,” sebut Aminullah.
Bersamaan dengan kegiatan pelantikan, MES Kota Banda Aceh juga menggelar kegiatan Seminar UKM dengan mengusung tema ‘Rencana Strategis MES Kota Banda Aceh, Sinergis Program’.
Panitia menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, seperti Kepala BI Perwakilan Aceh Archis Sarwani, Muhammad Hakimi Sudarmi (OJK), Dewan Pakar Jen Surya dan Kadis Kop dan UMKM Aceh, Wildan.
Dalam kesempatan ini, kepada para narasumber Ketum MES Aceh membagikan buku ‘Ala Aminullah Perangi Rentenir’.
Dalam buku 153 halaman terbitan Bandar Publishing tersebut memuat sekelumit sepak terjang seorang Aminullah Usman dalam memberantas praktek rentenir selama menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh.
Dalam buku ini juga dibahas secara detail bagaimana langkah besar Aminullah mendirikan lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah yang tujuan utamanya menghidupkan UMKM dengan memberi pembiayaan secara mudah, cepat, dan berkah, sekaligus memberantas praktik rente di Banda Aceh. (IA)
