BANDA ACEH — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Aceh dari Maret hingga September 2022 mengalami peningkatan yakni dari 14,64% menjadi 14,75 % atau dari 806.820 jiwa menjadi 818.470 jiwa.
Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Aceh kembali menoreh predikat memilukan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
Tentunya hal ini harus menjadi fokus dari setiap pemimpin dan tokoh Aceh agar dapat mengeluarkan Aceh dari belenggu kemiskinan di tengah dana Silpa APBA tiap tahunnya berjumlah triliunan rupiah.
Hal itu disampaikan Ketua Barisan Ganjar Terdepan (Brigade) Nasional Provinsi Aceh, Khairul Abrar IH kepada media, Sabtu (21/1/2022).
Dia memaparkan, pada tahun anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBA sebesar Rp 3,96 triliun dari Rp 16,48 triliun APBA.
Sementara 2021, dari Rp16,9 triliun (APBA), dana yang tak mampu dihabiskan Rp 3,93 triliun.
Uang besar berjumlah triliunan rupiah itu semestinya dapat dioptimalkan untuk mendongkrak perekonomian Aceh, namun lagi-lagi pemerintah masih terpaku dengan hal makro dan seremonial belaka.
“Sehingga uang yang besar dialokasikan untuk Aceh selama ini belum mampu menyentuh masyarakat menengah ke bawah secara maksimal,” ujar Khairul Abrar.
Dia juga memaparkan, tercatat hingga tahun 2022 sesuai data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, jumlah UMKM di wilayah Provinsi Aceh saat ini sebanyak 74.810 UMKM.
“Sektor UMKM atau kelompok usaha rakyat ini seharusnya menjadi penopang ekonomi Aceh dan sekaligus solusi membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan, jika sektor ini memang diperhatikan secara serius. Sehingga uang triliunan yang diberikan oleh pusat untuk Aceh tidak hanya menjadi Silpa dalam jumlah fantastis setiap tahunnya,” kata Khairul Abrar.
Khairul Abrar memaparkan, jika anggaran silpa Rp 3,93 triliun dibantu untuk permodalan wirausaha muda pemula (WMP) untuk kegiatan UMKM atau kelompok usaha rakyat dengan estimasi bantuan baik langsung maupun peralatan usaha per UMKM Rp 25 juta, maka dari Silpa Aceh sebesar Rp 3,93 triliun itu sebanyak 157.200 UMKM akan terbantu.
“Namun tentu sangat disayangkan, selama ini Pemerintah Aceh lebih fokus kepada pelaksanaan bimtek tanpa adanya output yang jelas. Bimtek pun dilakukan tidak maksimal hanya untuk menghabiskan anggaran akhir tahun,” sebutnya.
Sementara, kata Khairul Abrar, bantuan permodalan, hingga pemasaran produk UMKM relatif masih sangat minim dilakukan.
Untuk formulasi pemasaran produk UMKM pun juga hanya sebatas berorientasi kepada Expo yang terkesan hanyalah momentum sesaat, tanpa adanya output berkelanjutan.
Semestinya, minimal UMKM yang sudah ada diperkuat dan dipoles baik dengan penambahan modal, peralatan usaha, manajemen dan pemasaran.
Disamping itu juga dilakukan langkah-langkah strategis untuk memunculkan usaha-usaha baru.
Seharusnya Pemerintah Aceh memiliki konsep riil misalkan bagaimana melibatkan para pemuda untuk terjun membangun sektor UMKM dengan menghadirkan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Aceh (LPKPA) yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh.
Sehingga setiap pemuda dapat berkontribusi menghadirkan UMKM atau kelompok usaha rakyat dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Namun lagi-lagi, hal yang paling penting bagaimana komitmen dan keseriusan pemimpin Aceh bersama stakeholdernya dalam memajukan sektor ini,” tegas Khairul Abrar. (IA)
