Anggaran Besar di Aceh Belum Menyentuh Masyarakat Menengah ke Bawah
“Namun tentu sangat disayangkan, selama ini Pemerintah Aceh lebih fokus kepada pelaksanaan bimtek tanpa adanya output yang jelas. Bimtek pun dilakukan tidak maksimal hanya untuk menghabiskan anggaran akhir tahun,” sebutnya.
Sementara, kata Khairul Abrar, bantuan permodalan, hingga pemasaran produk UMKM relatif masih sangat minim dilakukan.
Untuk formulasi pemasaran produk UMKM pun juga hanya sebatas berorientasi kepada Expo yang terkesan hanyalah momentum sesaat, tanpa adanya output berkelanjutan.
Semestinya, minimal UMKM yang sudah ada diperkuat dan dipoles baik dengan penambahan modal, peralatan usaha, manajemen dan pemasaran.
Disamping itu juga dilakukan langkah-langkah strategis untuk memunculkan usaha-usaha baru.
Seharusnya Pemerintah Aceh memiliki konsep riil misalkan bagaimana melibatkan para pemuda untuk terjun membangun sektor UMKM dengan menghadirkan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Aceh (LPKPA) yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh.
Sehingga setiap pemuda dapat berkontribusi menghadirkan UMKM atau kelompok usaha rakyat dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Namun lagi-lagi, hal yang paling penting bagaimana komitmen dan keseriusan pemimpin Aceh bersama stakeholdernya dalam memajukan sektor ini,” tegas Khairul Abrar. (IA)
