Anggaran Menipis, BPKS dan Bappenas Cari Solusi Pendanaan Proyek Prioritas di Sabang

Jakarta, Infoaceh.net — Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dipimpin Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, berdiskusi strategis bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta Selatan, pada Jum’at (23/5).

Pertemuan tersebut membahas isu pendanaan, regulasi, dan kelembagaan yang tengah dihadapi BPKS dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Papua, Lantai 5 Menara Bappenas, dipimpin langsung Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Dr Jayadi

Dalam kesempatan itu, Iskandar menyampaikan berbagai tantangan BPKS dalam dua tahun terakhir akibat keterbatasan pendanaan yang dipengaruhi oleh kebijakan Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2025.

“Alokasi pagu indikatif tahun 2026 bahkan lebih kecil dibandingkan tahun 2025, hal ini berdampak pada terhambatnya aktivitas pengembangan kawasan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional,” ujar Iskandar.

BPKSmenggarisbawahi pentingnya dukungan Bappenas dalam menjembatani koordinasi lintas kementerian guna menyelesaikan isu regulasi, kelembagaan, serta pendanaan.

Selain itu, Iskandar menyoroti putusnya rantai koordinasi Dewan Kawasan Sabang dengan Presiden sejak dibubarkannya Dewan Kawasan Nasional pada 2016 demi efisiensi birokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Dr Jayadi menyarankan BPKS lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan menyiapkan skenario optimis dan pesimis dalam menyikapi kondisi anggaran ke depan.

Bappenas juga menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada 5 Juni 2025 mendatang.

Dalam forum tersebut, Bappenas akan mendukung usulan penambahan anggaran, dengan syarat BPKS menyiapkan dokumen teknis yang lengkap dan komprehensif.

BPKS juga didorong untuk mulai mempertimbangkan alternatif pendanaan di luar sumber Rupiah Murni (RM). Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis 2025–2029, BPKS disarankan untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan mendasar.