Banda Aceh Kota Islami Tapi Kuliner Bakso Belum Halal, Kemana Pemko?

Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah citra Banda Aceh sebagai kota Islami yang dijuluki Serambi Mekkah sebuah ironi mencuat ke permukaan.

Ternyata, banyak produk bakso yang beredar di ibu kota provinsi Aceh ini belum bersertifikat halal.

Bukan karena bahan yang diragukan, melainkan karena minimnya fasilitas penggilingan daging halal.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor bakso mengaku kesulitan memenuhi syarat sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Masalah utamanya: tidak ada mesin penggilingan bakso bersertifikat halal yang dapat diakses publik.

“Banyak pengusaha ingin mengurus sertifikasi halal, tapi terkendala pada proses penggilingan. Tempat giling yang tersedia belum memiliki sertifikat halal, atau hanya untuk penggunaan pribadi,” ujar Fauzan Daud, seorang pegiat halal Aceh, dalam pernyataannya, Sabtu (24/5/2025).

Fauzan, yang juga penerima Anugerah Wisata Halal 2019, menyebutkan bahwa mayoritas pelaku UMKM hanya memiliki mesin giling kecil yang tidak mencukupi untuk produksi besar.

Untuk menyewa penggilingan luar, mereka tidak punya banyak pilihan yang memenuhi standar halal.

“Untuk mesin kapasitas besar, biayanya bisa mencapai Rp15 juta. Bagi UMKM, itu angka yang berat. Sementara sertifikasi halal mensyaratkan mesin giling harus halal—baik milik sendiri atau pihak ketiga yang tersertifikasi,” katanya.

Akibatnya, banyak usaha bakso di Banda Aceh yang belum bisa mengklaim produknya halal secara resmi.

Hal ini menimbulkan dilema, terutama karena masyarakat Aceh sangat peduli pada aspek kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa kota dengan predikat islami seperti Banda Aceh belum menyediakan fasilitas dasar untuk mendukung sistem jaminan produk halal?

Fauzan berharap Pemerintah Kota Banda Aceh segera turun tangan.

“Sudah saatnya Pemko tidak hanya bicara halal di atas kertas. Fasilitas riil seperti tempat penggilingan halal harus disediakan. Kalau tidak, pelaku usaha terus dirugikan dan konsumen pun tak mendapat kepastian,” tegasnya.