BSI Menuju Pemilik Baru? Danantara Tunjukkan Niat Serius

Infoaceh.net – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mengevaluasi rencana akuisisi terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Langkah ini disebut sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri perbankan syariah, baik secara regional maupun global.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong perkembangan sektor keuangan syariah.

“Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pelaku utama dalam industri keuangan syariah global,” ujar Rosan, Sabtu (29/6/2025).

Isu akuisisi ini mencuat setelah muncul kabar rencana pemisahan BSI dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), yang akan membuka jalan bagi Danantara mengambil alih kepemilikan mayoritas.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan resmi mengenai perubahan susunan pemegang saham BSI. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menegaskan, pihaknya baru akan memproses jika dokumen resmi telah diajukan.

“Setiap perubahan kepemilikan harus memperkuat arah strategis bank tersebut. Kami akan menilai apakah rencana ini mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan BSI di tengah dinamika industri keuangan,” kata Dian.

BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan bisa terus tumbuh dan berperan dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional. Dian juga menyebutkan, BPI Danantara dapat memainkan peran penting dalam memperluas pangsa pasar BSI dan memperkuat struktur modalnya.

Struktur kepemilikan BSI saat ini terdiri atas 1 lembar saham Seri A Dwiwarna, serta saham Seri B yang mayoritas dimiliki oleh Bank Mandiri (51,47%), Bank Negara Indonesia (23,24%), dan Bank Rakyat Indonesia (15,38%). Sisanya sebesar 9,91% dimiliki oleh publik.

Langkah Danantara untuk masuk ke sektor strategis ini dinilai sebagai bagian dari peta jalan besar pemerintah dalam membentuk konglomerasi nasional di sektor-sektor prioritas, termasuk keuangan syariah, energi, dan infrastruktur.