BWI Aceh Raih Kinerja Perwakafan Terbaik Nasional 2023
JAKARTA — Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Aceh meraih terbaik pertama provinsi dengan Kinerja Perwakafan Terbaik dalam Indeks Wakaf Nasional Award Tahun 2023.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Prof Dr Mohammad Nuh DEA pada pembukaan Rakornas BWI yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin malam (4/12/2023).
Ketua BWI Perwakilan Aceh, Dr H A Gani Isa SH MAg menyampaikan, tiga provinsi terbaik yang menerima BWI Award Tahun 2023 adalah Aceh, Riau dan Lampung.
“Pada kesempatan itu, Mohammad Nuh juga menyerahkan penganugerahan kepada Wapres Indonesia KH Ma’ruf Amin sebagai Bapak Wakaf Indonesia,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada BWI yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan nasional bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
Wapres juga mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan BWI Award atas dedikasi dan keseriusan mendorong pengembangan wakaf di daerah.
Ma’ruf Amin mengharapkan BWI terus mendorong transformasi wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional dengan meningkatkan literasi, kualitas kelembagaan, tata kelola professional, inovasi, digitalisasi, diversifikasi instrument wakaf, serta kolaborasi.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) diharapkan mendukung Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029. Kepada Menteri Agama Ma’ruf Amin meminta agar memprakarsai revisi regulasi perwakafan nasional.
“Hal ini urgen dilakukan untuk suskesnya transformasi perwakafan nasional, mendukung pembangunan ekosistem digital wakaf yang solid dan mengoptimalkan sinergi pemberdayaan wakaf antar lembaga,” tegasnya.
Wapres mengharapkan Rakornas BWI menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf dan penguatan ekosistem wakaf yang lebih profesional, modern, dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Sebelumnya, Ketua BWI Prof Mohammad Nuh dalam laporannya mengingatkan tantangan BWI ke depan, salah satunya adalah mengejar ketertinggalan, tidak hanya jumlah aset wakaf tetapi juga aspek kelembagaan, dan inovasi instrument wakaf.
