CPO Dikirim ke Sumut, Wagub Kritik Perusahaan Kelapa Sawit yang Rugikan Aceh
Infoaceh.net, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad mengkritisi pola ekonomi selama ini yang terus merugikan Aceh, terutama dalam industri kelapa sawit yang mengirimkan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke Sumatera Utara (Sumut).
“Ada 69 perusahaan pabrik kekapa sawit (PKS) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan,” ungkap Dek Fad.
Pernyataan itu disampaikan Wagub pada Simposium Ekonomi yang digelar PWI Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di aula Lantai 8 Gedung Landmark BSI Aceh, Kamis 24 April 2025.
Namun, kata Dek Fad kini mulai muncul harapan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fad).
“Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan putus ranting ketergantungan itu. Kita ingin Aceh ekspor langsung dari tanahnya sendiri,” lanjut Dek Fad, penuh optimisme.
Di hadapan Ketua dan Sekretaris PWI se-Aceh dan puluhan wartawan lintas media, Wagub menjelaskan bahwa kekayaan letak geografis Aceh yang sangat strategis, ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Padahal, semua jalur penerbangan dan kapal harus melewati Aceh. Dari segi letak geografis, seharusnya kita tidak boleh miskin,” kata Dek Fad, sapaan akrab Wagub Aceh.
Selain penguatan infrastruktur ekonomi, Fadhlullah juga menyinggung rencana investasi besar dari Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab.
Ia menyebut investasi ini akan membuka babak baru bagi pembangunan industri dan lapangan kerja di Aceh.
“Dengan kehadiran Mubadala, kita berharap insyaallah nantinya akan lahir investasi yang benar-benar menguntungkan rakyat Aceh,” harapnya.
Wagub Aceh berharap simposium ini menjadi momen sinergitas antara PWI Aceh dan BSI, untuk menjadikan wartawan sebagai pengawas independen atas jalannya pembiayaan UMKM di seluruh Aceh.
Dengan semangat kolaboratif dan visi kemandirian ekonomi yang semakin terang, Aceh kini melangkah menuju babak baru pembangunan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan.
