Direksi BSI Bertemu Mualem, Sampaikan Komitmen Ekonomi Syariah dan Tingkatkan Fasilitas Layanan di Aceh
Infoaceh.net, JAKARTA — Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi syariah di Provinsi Aceh melalui berbagai sektor, mulai dari pengembangan UMKM, pembiayaan sektor strategis seperti pariwisata dan kesehatan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Komitmen ini disampaikan dalam silaturahmi antara jajaran direksi BSI dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah atau Mualem-Dek Fad, Jum’at (14/2/2025) di Jakarta.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan siap mendukung Pemerintah Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Aceh.
BSI mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh selama 4 tahun, dan bersama-sama mengimplementasikan Qanun Aceh, khususnya terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Sehingga konsep ekonomi syariah yang universal dan modern dapat diterapkan di bumi Serambi Mekkah secara konsisten dan berkesinambungan.
“Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan BSI di Aceh dan bersama-sama mengembangkan kebijakan Qanun Aceh terkait LKS, serta terus menjalankan konsep syariah universal dan modern. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan spirit yang dijalankan BSI,” ungkap Hery.
Menurut Hery, BSI selalu berkomitmen terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah di Aceh sekaligus memberdayakan masyarakat.
Salah satu contohnya di sektor pariwisata, di mana BSI membantu perputaran ekonomi dengan memberikan layanan keuangan yang lebih optimal.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, BSI telah membangun fasilitas layanan di berbagai lokasi wisata strategis di Aceh.
Di antaranya adalah penyediaan ATM di Iboh yang dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan kartu Visa atau Mastercard.
“Ketika saya baru masuk ke Aceh tiga tahun lalu, di Iboh belum ada ATM berbasis visa atau mastercard yang bisa digunakan turis asing. Akan tetapi sejak November-Desember 2022, wisatawan asing sudah bisa mengambil uang di sana, yang tentunya berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal,” tambahnya.
Dalam acara silaturahmi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengapresiasi komitmen BSI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh dan menekankan pentingnya peran perbankan syariah dalam menopang perekonomian daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BSI dalam mendukung perekonomian Aceh, terutama dalam penguatan UMKM dan pengembangan SDM. Ini langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi syariah di Aceh,” kata Mualem.
Dalam mendukung pertumbuhan UMKM, BSI memberikan perhatian khusus dengan menghadirkan program pengembangan di UMKM Center.
Program ini tidak hanya menyediakan fasilitas pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan rutin agar UMKM dapat naik kelas.
Selain itu, BSI juga terus mendorong anak muda untuk menjadi entrepreneur melalui Aceh Muslimpreneur. Program ini merupakan kompetisi untuk mendorong anak muda mengembangkan ide bisnis mereka, memperluas jaringan, dan membangun komunitas pengusaha muslim.
Inisiatif ini diharapkan menjadi gerbang awal menyiapkan wirausaha muda di Aceh agar mampu bersaing dan berdaya. Pada 2024, tercatat 10.400 wirausaha baru untuk membantu meningkatkan perekonomian di Aceh.
BSI juga aktif mengembangkan desa-desa binaan, seperti Desa Nilam di Aceh Besar, Desa Bandeng di Aceh Timur, dan Desa Kopi di Bener Meriah.
Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Ke depan, BSI berencana memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak desa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan Masyarakat.
Dalam hal pembiayaan di Aceh, BSI mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,98 triliun kepada 49.735 penerima.
Capaian ini melampaui target Rp3,1 triliun. Tidak hanya itu, BSI juga berhasil menyalurkan Rp582 miliar untuk pembiayaan ekspor di Aceh.
Selama 2024, BSI mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Aceh sebanyak Rp18,7 triliun naik 11,5% dari tahun sebelumnya.
