Jakarta – Setelah melewati proses penjajakan yang panjang, rencana pengembangan dan investasi pariwisata oleh Murban Energy Limited, Uni Emirat Arab (UEA) dengan Pemerintah Aceh akhirnya memasuki babak baru.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Direktur Eksekutif Murban Energy Limited Amine Abid melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan perusahaan asal UEA tersebut, pada acara Business Forum Indonesia Emirates (IE) Week 2021 di Hotel Grand Hayyat, Jakarta, Jum’at (05/03/2021).
Penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Energi Uni Emirat Arab, Suhail Al Mazroui.
Kerja sama pengembangan dan investasi pariwisata itu akan dipusatkan di Pulau Banyak, Singkil.
Gubernur Nova dalam pernyataannya usai penandatangan kesepakatan, mengungkapkan harapannya agar kerja sama tersebut dapat segera terealisasi demi terwujudnya pengembangan pariwisata di Aceh.
Gubernur Aceh juga memohon doa masyarakat Aceh agar hal tersebut dapat segera diwujudkan.
“Insya Allah kita doakan investasi di Singkil bisa terwujud,” ungkap Gubernur Nova.
Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam penjelasannya, Jum’at malam, menyebutkan kerja sama itu dilakukan dengan pertimbangan kepentingan bersama untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab.
Kerja sama pembangunan sektor pariwisata itu, lanjut Iswanto, akan meliputi pembangunan infrastruktur pariwisata, investasi dalam pengembangan pariwisata, promosi bersama untuk pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Dalam perjanjian kerja sama itu disebutkan, pelaksanaan kerja sama di bidang yang telah disepakati akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh para pihak paling lambat enam bulan setelah penandatanganan yang dilakukan ini,” ujar Iswanto. (IA)
