BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti surat Pj Gubernur Aceh terkait penambahan kuota BBM Biosolar bersubsidi untuk Aceh.
Saat ini Biosolar menjadi bahan bakar penting bagi warga Aceh yang sering dipergunakan oleh angkutan umum, pengangkutan barang hingga nelayan.
“Sebentar lagi memasuki lebaran Idul Adha, tentu kondisi ini akan menambah jumlah pengguna Biosolar yang berimbas pada antrean di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum),” kata Ketua DPRA Saiful Bahri atau Pon Yaya, Jum’at, 23 Juni 2023.
Ketua DPRA juga meminta BPH Migas serta Pertamina mau menyikapi kondisi antrean Biosolar yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU sejak sekarang.
Antisipasi kekurangan Biosolar sejak sekarang menurut Pon Yaya, dianggap penting agar tidak mengganggu kebutuhan bahan bakar bagi nelayan.
“Jangan sampai kelompok nelayan dan masyarakat justru menjadi susah dengan berkurangnya kuota Biosolar, terlebih tidak lama lagi masuk Idul Adha,” tegas Pon Yaya.
Sebelumnya, Sales Area Manager Aceh PT Pertamina Patra Niaga Arwin Agustri Nugraha mengatakan, informasi kuota BBM untuk Aceh sudah keluar, sesuai penugasan dari BPH Migas dimana untuk tahun 2023, Aceh mendapatkan kuota BBM Biosolar sebanyak 370 ribu kilo liter (KL).
Jumlah tersebut turun jika dibanding kuota BBM Biosolar Aceh pada tahun 2022, sebanyak 410 ribu kilo liter.
Sementara untuk BBM Pertalite, Aceh mendapat penambahan kuota pada tahun 2023 menjadi 602 ribu kilo liter. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 545 ribu kilo liter tahun 2022. (IA)
