BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) membahas potensi optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Sabang, sebagai basis pendukung untuk industri minyak dan gas di Aceh.
Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, menekankan, peran strategis Sabang sebagai pusat konektivitas migas Aceh.
Dengan kemungkinan pengeksplorasian kandungan migas di perairan laut Andaman, Sabang dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai shorebase atau pelabuhan terminal penghubung.
“Pelabuhan laut yang ideal di Sabang menjadi daya tarik utama, menyediakan konektivitas yang efisien antara industri migas di perairan laut Aceh dan wilayah darat,” kata Mawardi pada focus grup diskusi (FGD) “Optimalisasi Wilayah Sabang sebagai Dukungan Berkelanjutan untuk Industri Minyak dan Gas di Aceh”, yang diikuti lintas pemangku kepentingan di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (11/1/2024)
FGD ini menyoroti urgensi persiapan infrastruktur shorebase yang memadai sebagai langkah awal untuk mendukung rencana besar Indonesia dalam mengeksplorasi sumber migas di perairan lepas pantai Aceh.
Dalam konteks ini, status Sabang sebagai kawasan free trade zone (FTZ) juga diakui sebagai faktor penting. Kemudahan ini diharapkan dapat menjadikan Sabang sebagai pusat konektivitas utama bagi Aceh dengan dunia internasional, memfasilitasi aliran migas kepada pasar global.
Temuan baru-baru ini oleh Kementerian ESDM tentang lapangan migas di wilayah perairan Aceh menambah urgensi persiapan ini.
Pemerintah menyoroti bahwa pembahasan dan perencanaan fasilitas pendukung, seperti shorebase, harus segera dimulai, agar segala sesuatu siap ketika rencana eksplorasi mendekati kepastian.
FGD ini dianggap sebagai langkah penting dalam membahas persiapan yang diperlukan.
Dengan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, potensi migas di perut bumi Aceh dapat dioptimalkan, mendukung pencapaian target produksi nasional pada tahun 2030.
Para peserta FGD berharap bahwa diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik untuk kemajuan sektor tambang dan mineral di Aceh.
Dengan segala perubahan dinamika industri migas, pembahasan ini diharapkan menjadi titik awal untuk memastikan bahwa Aceh dapat memainkan peran kunci dalam mendukung target produksi nasional dan menjadi lumbung migas strategis di Indonesia.
Deputi Operasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Edy Kurniawan menilai Sabang FTZ sangat cocok untuk dijadikan shorebase dalam mendukung industri migas yang berkepanjangan di Aceh.
Pelabuhan yang terdapat di Sabang FTZ pada dasarnya telah memenuhi persyaratan minimum untuk menjadi shorebase.
Keberadaan SKK Migas dalam aktivitas ini memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat SKK Migas merupakan regulator utama di sektor hulu migas di Indonesia, ujarnya.
Plt Kepala BPKS Marthunis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada pertemuan kerjasama tersebut dalam merumuskan langkah strategis mendorong pengembangan area perdagangan bebas Sabang. (IA)
