Hiswana Migas Tak Sepakat Sistem Barcode Isi BBM di Aceh Dicabut Saat PON
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Adanya wacana menghentikan penggunaan barcode pada saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Aceh selama berlangsungnya gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada September 2024 mendatang ditanggapi oleh Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh Nahrawi Noerdin.
Menurutnya, Aceh selaku tuan rumah gelaran akbar olahraga nasional lima tahunan tersebut, diketahui telah menerapkan kebijakan penggunaan barcode di SPBU bagi konsumen yang menggunakan bbm bersubsidi.
Sejauh ini program tersebut terbilang berhasil diterapkan di Aceh, dan menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi tersebut.
“Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan BBM bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak. Maka masyarakat di seluruh Indonesia diminta mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Aceh. Ini tentu sangat prestisius bagi Aceh, bukan hanya sebagai pilot project nasional yang berhasil, tetapi juga menemukan solusi bagi problem carut marutnya distribusi BBM bersubsidi di Aceh selama puluhan tahun,” ujar Nahrawi Noerdin yang akrab disapa Toke Awi.
Nahrawi membandingkan, pasca penggunaan barcode, BBM bersubsidi relatif tepat sasaran hanya digunakan oleh yang berhak.
Para pendompleng yang tidak berhak dan selama ini memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kesulitan mendapatkan akses.
“Kita pun menaruh harapan bahwa kebijakan ini akan tetap membuat BBM bersubsidi yang diberikan akan cukup hingga akhir tahun. Sehingga tidak ada lagi pemandangan lazim yang selalu muncul pada akhir tahun berupa antrean super panjang selama berjam-jam di hampir semua SPBU untuk menanti BBM subsidi, yang kuota setahunnya sudah habis sebelum akhir tahun,” ucapnya.
Nahrawi merasa prihatin ketika tiba-tiba ada pemikiran untuk mencabut kebijakan yang baik itu.
Jika argumentasi yang diajukan adalah penghapusan kebijakan bagus itu penting dilakukan karena Aceh harus menerima tamu dalam jumlah besar yang menghadiri PON, berarti kita memilih langkah mundur untuk mengakomodir para tamu yang ‘tidak terbiasa’ dengan penggunaan barcode di SPBU.
