Impor Sapi Jalan Terus, Pemerintah Tutup Mata pada Produksi Dalam Negeri
Jakarta, Infoaceh.net – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. H. Slamet, menyoroti tajam rencana anggaran sektor pertanian tahun 2026 yang diajukan pemerintah.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp13,7 triliun masih jauh dari kebutuhan riil untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama dalam mencapai swasembada protein.
“Anggaran ini tentu sangat jauh dari harapan. Namun kalau saya berbaik sangka kepada Presiden, mungkin pemerintah masih menunggu usulan program yang benar-benar selaras dengan visi Asta Cita,” ujar Slamet dalam rapat bersama Kementerian Pertanian, Senin (7/7/2025).
Fraksi PKS, lanjutnya, siap mendukung penambahan anggaran hingga Rp44,6 triliun asalkan program-program yang diajukan benar-benar konkret dan mendukung pembangunan nasional secara substansial sesuai Asta Cita.
Slamet menekankan bahwa arah kebijakan pangan harus lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan karbohidrat.
“Kita terlalu lama fokus di karbohidrat. Padahal konsumsi protein masih rendah. Ini saatnya kita dorong peningkatan produksi protein dalam negeri. Kalau hari ini kita masih impor sapi, itu justru peluang yang bisa kita tutup dengan memperkuat balai inseminasi buatan seperti di Singosari,” tegasnya.
Ia menilai, jika pemerintah serius memberi dukungan kebijakan dan anggaran, maka Indonesia sangat mungkin memenuhi kebutuhan protein dari hasil peternakan sendiri.
Slamet juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian penyakit hewan, terutama wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang selama ini masih jadi momok bagi peternak.
Ia mengapresiasi target ambisius tim teknis yang menargetkan Indonesia bebas PMK tanpa vaksin pada tahun 2035. “Target itu bukan sekadar mimpi, tapi sangat mungkin dicapai kalau pemerintah hadir dari hulu ke hilir. Harus ada dukungan nyata, bukan cuma janji,” ujarnya.
Tak hanya soal anggaran dan PMK, Slamet juga menyinggung komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diperbarui pada 2014.
UU tersebut memerintahkan pemerintah membentuk Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SKHN), namun hingga kini realisasinya masih nol besar.
“Itu mandat undang-undang yang belum dijalankan. Tolong ini jadi perhatian dan segera dianggarkan. Jangan ditunda-tunda terus,” tutupnya.
Fraksi PKS berharap pemerintah tak lagi memandang anggaran sektor pertanian hanya sebagai angka di atas kertas, melainkan sebagai investasi masa depan bangsa untuk memastikan kemandirian pangan dan swasembada protein yang selama ini hanya jadi wacana.
