Ini 5 aturan baru OJK di sektor keuangan untuk antisipasi efek pandemi corona
Pejalan kaki melintas dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta (14/7). OJK menyatakan hadirnya produk yang lebih inovatif di lini bisnis dana pensiun yang dibayarkan setiap bulan (anuitas) dinilai suatu hal yang segera direalisasikan pelaku asuransi jiwa untuk menarik lebih banyak nasabah. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/14/07/2016
ILUSTRASI. OJK merilis 5 regulasi sebagai tindaklanjut dari Perppu 1/2020 untuk antisipasi efek pandemi corona
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan lima regulasi secara serempak, Selasa (21/4), sebagai tindaklanjut dari Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Pertama, ada POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Ini jadi ketentuan lanjutan bagi industri keuangan non bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB kepada pelaku usaha IKNB.
Adapun regulasi ini memuat pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19, dan sejumlah ketentuan mulai dari penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, kualitas aset, tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, dan reasuransi. Adapula ketentuan soal kualitas pendanaan dana pensiun serta pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta.
Regulasi kedua, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ketentuan ini diterbitkan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS, khususnya dalam pembentukan kuorum kehadiran.
Pemegang saham juga dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
Ketiga, POJK 16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Ini akan mengatur pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
Keempat, ada POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Selain sebagai tindak lanjut Perppu, OJK menyatakan ketentuan ini juga merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
