IPAU Dukung Langkah Pj Bupati Mahyuzar Selamatkan BPR Aceh Utara
BANDA ACEH – Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) Banda Aceh memberikan dukungan atas langkah Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar dalam upaya penyelamatan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum IPAU Hidayattullah Yakob, dalam keteranga tertulis, Senin (22/1/2024).
Saat ini, BPR Aceh Utara berstatus sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR) di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan telah menjadi sorotan setelah diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Regulasi ini memberikan dampak langsung bagi BPR Aceh Utara, termasuk pembatasan penyertaan modal, terutama bagi lembaga keuangan yang belum menerapkan prinsip syariah.
“Kita berharap agar BPR Aceh Utara segera melakukan konversi ke sistem keuangan syariah, sekaligus melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemennya. Langkah ini sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan kestabilan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Hidayattullah.
Hidayat, yang merupakan Alumni Prodi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, mengajak semua stakeholder terkait bersama-sama menyelamatkan BPR Aceh Utara dari potensi kegagalan, sekaligus mendukung langkah serius Pj Bupati Aceh Utara dalam upaya tersebut.
“Seluruh stakeholder terkait, termasuk Pemkab Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Komisaris dan Direksi Bank Aceh Syariah, Manajemen BPR Aceh Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk bekerja sama dengan tujuan menjamin keberlangsungan BPR Aceh Utara dari konvensional menjadi syariah,” harapnya.
Selain itu, Hidayat juga meminta pihak Bank Aceh Syariah ikut membantu Pemkab Aceh Utara, selaku pemegang saham kedua terbesar setelah Pemerintah Aceh, guna membantu secara serius mencari alternatif dalam penyelematan BPR Aceh Utara dengan melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2023, dengan menyertakan modalnya di BPR Aceh Utara.
Dana tersebut bukan untuk operasional melainkan untuk mendukung proses konversi dari konversional ke syariah.
