KPA Luwa Nanggroe Dukung Penunjukan Plt Dirut Bank Aceh, Dorong Hendra Supardi Jadi Definitif
Infoaceh.net, BANDA ACEH – Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, menyambut positif penunjukan M Hendra Supardi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS).
Keputusan ini telah melalui kajian mendalam Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah dan merupakan langkah tepat untuk memastikan stabilitas serta profesionalisme di tubuh perbankan daerah.
“Rekam jejak M Hendra Supardi menunjukkan kapasitas dan independensinya dalam dunia perbankan. Ia bukan sosok yang terseret dalam dinamika politik praktis, sehingga layak diberikan kepercayaan penuh untuk membawa Bank Aceh Syariah ke tingkat yang lebih baik,” ujar Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe Umar Hakim Ilhami, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Laskar Panglima Nanggroe, Kamis, 20 Februari 2025.
Lebih lanjut, Umar Hakim menilai kepemimpinan Hendra Supardi selama menjabat sebagai kepala cabang menunjukkan karakter manajerial yang kuat.
Ia dikenal tidak hanya mengejar target bisnis semata, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pengembangan Bank Aceh Syariah.
“Banyak rekan kerja dan bawahannya mengapresiasi gaya kepemimpinan beliau yang solutif dan progresif. Ini adalah kualitas leadership yang dibutuhkan Bank Aceh Syariah saat ini,” imbuhnya.
Sebaliknya, Umar Hakim menyoroti kepemimpinan Plt Dirut sebelumnya yang dinilai sarat kepentingan politik.
Menurutnya, kehadiran figur yang memiliki afiliasi politik kuat justru dapat menghambat perkembangan institusi keuangan daerah dan menggerus kepercayaan publik.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad), agar segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menetapkan M Hendra Supardi sebagai direktur utama definitif.
“Kami berharap setelah pelantikan kepala daerah di 23 kabupaten/kota dan sekembalinya Mualem-Dek Fad dari retreat Akademi Militer, RUPS segera digelar. Ini penting agar Bank Aceh Syariah dapat bekerja dengan mekanisme yang jelas dan terhindar dari intervensi politik,” tegas Umar Hakim.
