INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Provinsi Aceh ternyata masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat setempat.
Karenanya, Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran Zainal Abidin meminta Direksi BSI untuk segera meningkatkan kualitas layanan, khususnya di Aceh.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BSI yang berlangsung pada Rabu (13/11/2024).
Ghufran, Anggota DPR RI asal Aceh, menyampaikan berbagai keluhan yang diterima dari masyarakat.
Ia menekankan, masyarakat Aceh tidak memiliki alternatif lain dalam layanan perbankan, selain memanfaatkan layanan perbankan syariah.
Hal ini sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
“BSI sangat dominan di Aceh, jika layanan BSI bermasalah, dampaknya sangat merugikan masyarakat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ghufran mengungkapkan, salah satu isu utama adalah masalah adanya laporan mengenai transaksi transfer yang terkredit kembali, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada rekanan.
Selain itu, layanan payroll BSI sering kali gagal dieksekusi dalam beberapa bulan terakhir.
“Nasabah di Aceh telah melaporkan masalah ini, namun respons yang diberikan cenderung lambat. Karena itu, saya harap Bapak Hery dapat lebih serius menangani layanan BSI di Aceh,” tambahnya.
Keluhan lainnya adalah pembelian token listrik prabayar melalui aplikasi BSI Mobile yang kerap gagal dalam sebulan terakhir.
“Baru saja saya menerima tangkapan layar transaksi gagal pembelian token listrik melalui BSI Mobile dari masyarakat Aceh,” ungkap Ghufran di hadapan Direksi Bank Himbara, termasuk Direktur Utama BSI, Hery Gunardi.
Ghufran menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara kemegahan fasilitas dan kualitas layanan.
“Kantor termewah BSI di Indonesia saat ini adalah Gedung Landmark BSI Aceh di Jalan Tgk Mohd. Daud Beureueh, yang diresmikan oleh Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Kebanggaan ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan,” katanya.
Ia mengingatkan agar label syariah yang melekat pada BSI tidak menjadi alasan masyarakat kehilangan kepercayaan.
“Bank syariah harus profesional, dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Evaluasi mendalam perlu dilakukan agar laporan yang diterima tidak hanya menampilkan sisi positif,” ujarnya.
Ghufran berharap keluhan terkait layanan mobile banking, khususnya pembelian token listrik prabayar, dapat segera diatasi.
Ia menegaskan pentingnya memastikan sistem baru yang diterapkan BSI berfungsi dengan baik dan tidak merugikan nasabah.
“Kita semua berkomitmen terus mendukung BSI agar semakin maju. Namun, kualitas pelayanan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Ghufran juga menyebut bahwa dalam rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, ia sempat menyoroti ketidakhadiran kantor BSI di kompleks DPR RI sebagai tanda pentingnya ekspansi dan peningkatan layanan BSI.
“Dengan ini, saya berharap perhatian penuh dari Direksi untuk terus memperbaiki layanan, agar kemegahan gedung BSI sejalan dengan kualitas layanan yang diberikan,” pungkasnya.
