Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima audiensi pengurus DPD APDESI Provinsi Aceh, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Jum’at, (10/7).
Banda Aceh — Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengingatakan, agar penggunaan dana desa tahun 2020 ke atas dapat difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Seperti pemberian pelatihan kewirausahaan.
Untuk itu, Nova Iriansyah menyarankan agar pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa.
Sehingga mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk memajukan desanya melalui pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah.
“Saya lebih banyak berharap Apdesi ini bergerak di bidang pembinaan dan pemberdayaan kemampuan aparatur desa, sehingga dana yang ada bisa optimal dimanfaatkan,” kata Nova Iriansyah, saat menerima audiensi pengurus Apdesi Provinsi Aceh, di rumah dinasnya, Jum’at (10/7).
Menurut Nova, pemberian dana desa merupakan jawaban terhadap kebutuhan desa yang sering dikeluhkan selama ini. Karenanya, ia berharap agar dana yang telah diberikan tersebut selayaknya dapat dioptimalkan dengan baik.
“Dana desa ini lahir dari akumulasi semua kepentingan, kebutuhan anggaran dan aspirasi politik desa, yang kemudian ditarik ke atas untuk dibentuk undang-undang,” ujarnya.
Selain itu, Nova juga menyarankan, program pembangunan desa di Aceh dapat mengadopsi jejak desa lain di luar Aceh yang telah mandiri. Menurutnya, ada banyak desa di luar Aceh yang sukses dalam pengelolaan anggaran, hingga mendulang pendapatan bagi desa.
“Di Indonesia sekarang, duplikasi sudah diizinkan. Kalau ada inovasi di suatu daerah, itu daerah lain dapat mengadopsinya,” terang Nova.
Senada dengan Plt Gubernur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari Hasan, setuju jika pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa perlu terus diberikan. Menurutnya, dana desa yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup besar.
Sehingga diperlukan kapasitas yang mumpuni untuk mengelola dana desa secara efektif, tepat sasaran dan akuntabel agar gampong menjadi mandiri dan rakyat sejahtera.
“Dana ini besar, kalau tidak didampingi dan diedukasi maka tidak akan memberikan dampak besar bagi masyarakat,” sebutnya.
Azhari mengatakan, pada tahun 2021 pihaknya akan memfasilitasi dan mendorong proses penetapan APBG 2021 dan pencairan dana desa di Aceh bisa lebih cepat lagi dibandingkan tahun ini. Selain itu, pmtahun depan pihaknya juga akan mengedukasi Kabupaten/Kota dan Gampong agar APBG menjadi stimulus dalam pemberdayaan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan desa dan penanggulangan stunting.
Kegiatan ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja baru di desa yg tentunya bisa berdampak untuk mengurangi kemiskinan di tingkat gampong.
“Di tahun 2021 kami telah menyusun menu kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan dan bencana alam. Penggunaan dana desa tahun depan harus fokus pada lima hal tersebut,” terang Azhari.
“Ini adalah upaya empowering yang harus kita lakukan agar penggunaan dana desa bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ketua Apdesi Provinsi Aceh, Muksalmina, menyampaikan sejumlah peran dan fungsi organisasi yang dipimpinnya. Selama ini, kata dia, Apdesi menjadi organisasi yang memberikan advokasi bagi pemerintah gampong yang mengalami permasalahan hukum dalam mengelola dana desa.
“Kegiatan kita itu paling banyak dalam hal mendampingi para Keuchik yang bermasalah atau yang disangkakan bermasalah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Muksalmina menyampaikan sejumlah agenda yang akan digelar Apdesi ke depan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa rekomendasi dari pengurus Apdesi berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah DPD Apdesi Aceh kepada Pemerintah Aceh.
Ia berharap dukungan Pemerintah Aceh. Sehingga setiap tugas dan kegiatan yang dijalankan organisasi tersebut berjalan dengan baik. (IA)