Infoacehnet

Portal Berita dan Informasi Aceh

Ombudsman: Tidak Tepat Restrukturisasi Pembiayaan untuk ASN

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin

Banda Aceh –— Kebijakan Pemerintah Aceh yang meminta Bank Aceh Syariah agar memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyicilan atau pembayaran pinjaman/pembiayaan, dinilai tidak tepat.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, restrukturisasi/relaksasi pinjaman untuk ASN ini akan berpotensi menimbulkan kebijakan diskriminatif.

“Menurut saya kecil sekali dampak pandemi Covid-19 bagi ASN. Selama ini, selama “Di Rumah Saja” atau “Work From Home” para PNS masih tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasanya,” ujar Taqwaddin Husin, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan, fakta ini malah dalam realitas sosial telah memunculkan kecemburuan antara PNS dengan non PNS. Apalagi dengan para pekerja lepas sektor informal, buruh kasar, tukang bangunan, tukang becak, dan lainnya yang nyaris kehilangan pendapatan selama masa pandemi Corona saat ini.

“Persoalan kredit ini kan hanya jadi masalah bagi PNS yang mengambil kredit konsumtif. Dan mengharapkan adanya pendapatan lainnya dari luar gaji resmi,” terangnya.

Menurut Taqwaddin, perlu dipikirkan ulang rencana kebijakan restrukturisasi pinjaman untuk ASN yang potensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Ia mengajak semua untuk berpikir objektif untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas. Jangan sampai nanti ada orang bilang “Mangat that PNS, hana payah keureuja, gaji lancar, dan kredit dimudahkan lom bak bayeu”..

“Hemat saya, PNS tidak termasuk OMB (Orang Miskin Baru). Sehingga kebijakan ini cenderung affirmatif dan kontra produktif,” jelasnya.

“Ini makin menjadi tidak adil manakala kredit produktif untuk UMKM belum direlaksasi, eee malah kredit konsumtif untuk PNS yang diusulkan dilakukan restrukturisasi. Jika dilakukan, kentara sekali Pemerintah ini hanya mengutamakan kalangan birokrasi dan alpa terhadap kepentingan yang lebih luas,” sebutnya.

Taqwaddin yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini berharap agar Pemerintah Aceh berpikir untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak, yang masih miskin, yang sangat mengharapkan uluran tangan dari para pemimpinnya. (m)

Lainnya

Penyidik Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penyitaan satu rumah milik karyawan PT BPRS Gayo di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, Jum'at, 9 Mei 2025. (Fot: Dok. Ditreskrimsus Polda Aceh)
Puluhan remaja yang sebelumnya tergabung dalam kelompok geng motor di Bener Meriah menyatakan pembubaran diri secara resmi melalui deklarasi di Polres Bener Meriah, Kamis, 8 Mei 2025
Polres Langsa menerima dua pucuk senjata api ilegal yang diserahkan warga setempat. (Foto: Dok. Polres Langsa)
Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf-huruf Arab tanpa makna
Trik dan tips Sulianto Indria Putra, remaja biasa yang jadi jutawan muda lewat dunia digital, awalnya cuma Rp100 ribu
Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko meninjau Dapur MBG di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jum'at, 9 Mei 2025. Foto, IST
Waspadai Penipuan, Ini 10 Tips Aman Bekerja di Luar Negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Anggota DPR RI M Nasir Djamil
Ilustrasi perempuan berdoa sebelum makan. Ini jadwal puasa sunnah sebelum Idul Adha 2025, (Foto/Freepik).
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prof Stella Christie PhD di SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Kamis (8/5)
â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni USK Prof Dr Mustanir Yahya MSc
â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Ilustrasi sertifikat tanah
Megawatiâ’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Heboh! Mahasiswi ITB Ditangkap karena Diduga Buat Meme Tak Senonoh Presiden Prabowo dan Jokowi.â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Ketua KPU: Kami Tak Punya Cukup Wewenang Verifikasi Ijazah Peserta Pemilu. â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Tragedi kebakaran yang menewaskan empat balita di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (6/5/2025). â’¸ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Enable Notifications OK No thanks