Banda Aceh – Program pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh disarankan dapat menggunakan sumber – sumber dari pembiayaan yang kreatif non Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Diantaranya seperti dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), SMV (Special Mission Vehicle), diantaranya oleh PT SMI, PT PII dan LPI (SWF).
“Kita merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur di Aceh dapat menggunakan sumber pembiayaan yang kreatif,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Syafriadi, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Aceh bersama jajaran pimpinan instansi vertikal di Aceh untuk membahas penanganan kemiskinan.
Sedikitnya sembilan kepala instansi vertikal di Aceh, mengikuti pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/3).
Kesembilan kepala instansi tersebut adalah Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi menuturkan, ada begitu banyak anggaran PEN yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk menunjang perekonomian nasional.
Ia menilai adanya dana tersebut menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya saat ini.
Ia menyebutkan, dana PEN tersebut diperuntukkan dalam sejumlah klaster, yaitu, klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas dan insentif usaha.
Sementara Kepala BPS Aceh, Ihsanurrijal berjanji akan membantu memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh, sehingga dapat difokuskan program penanganan di tempat tersebut.
Ia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang yang dikatakan miskin.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah mendengarkan sejumlah tantangan perekonomian yang ada di Aceh, berikut beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, yang dipaparkan oleh masing-masing kepala instansi.
Taqwallah mengatakan, kolaborasi bersama instansi Pemerintah Pusat yang ada di Aceh itu sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kemandirian ekonomi bagi rakyat Aceh.
Pada pertemuan itu, Sekda bersama para kepala instansi tersebut memutuskan tiga hal yang difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh.
Pertama, pemetaan kantong kemiskinan, kedua, penyerapan dana pemulihan ekonomi, dan terakhir pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan non APBA. (IA)
