Percepat Laju Ekonomi Syariah, Wapres Minta KDEKS Aceh Segera Dibentuk
BANDA ACEH — Komitmen pemerintah dalam memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus terlihat dari berbagai sisi. Dari sisi kelembagaan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus menjalankan fungsinya di tingkat nasional maupun di regional.
Oleh karena itu, untuk semakin mengakselerasi fungsi ini di tingkat daerah, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi program-program pemerintah di lapangan.
“Saya menaruh harapan, KDEKS Provinsi Aceh juga segera terbentuk dengan kekhasannya,” tutur Wapres saat memberikan kuliah umumnya di Auditorium Prof Aly Hasjmy UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (30/3/2023).
Lebih lanjut Wapres memaparkan, saat ini telah terbentuk 12 KDEKS yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Untuk menguatkan peran KDEKS yang telah terbentuk, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dari sisi regulasi untuk memperkuat peran KDEKS di daerah.
“Saat ini tengah dilakukan revisi dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, guna mengakomodasi penambahan keanggotaan, pembentukan KDEKS, serta penguatan tugas dan fungsi,” papar Wapres.
Seluruh komitmen tersebut, tambah Wapres, bertujuan untuk meningkatkan percepatan laju ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dengan demikian, Wapres pun meminta kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama menyukseskan akselerasi ini.
“Komitmen ini juga memerlukan dukungan dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, pelaku usaha, perbankan, media, masyarakat, dan dunia pendidikan atau perguruan tinggi,” imbau Wapres.
Menutup kuliah umumnya, Wapres berharap, agar seluruh upaya dan komitmen yang diberikan ini, dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
“Melalui KNEKS dan KDEKS, Kita berharap terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, sehingga cita-cita Indonesia sebagai Pusat Industri Halal tahun 2024 dapat diwujudkan,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Mujiburrahman, menyampaikan kesiapan universitas yang dipimpinnya beserta jajaran dalam mendukung pemerintah mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Kehadiran KDEKS sangat diperlukan untuk mengharmonisasi pembangunan Aceh berkelanjutan dalam bingkai ekonomi syariah,” ungkap Mujiburrahman.
“UIN Ar-Raniry Banda Aceh siap memberikan sumber daya manusia terbaik bagi berjalannya KDEKS sebagai lembaga pemikir dan eksekutor pembangunan ekonomi berkelanjutan,” tutupnya.
Selain Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hadir dalam acara ini di antaranya Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Aceh, dan jajaran Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry.
Sementara Wapres didampingi Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (IA)
