Pj Bupati Aceh Besar Dukung Langkah Pj Gubernur Nonaktifkan Direksi Bank Aceh
JANTHO — Langkah Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menonaktifkan dua orang direksi Bank Aceh Syariah (BAS), yaitu Direktur Utama Muhammad Syah dan Direktur Operasional Zulkarnaini mendapat dukungan dari Pj Bupati Aeh Besar, Muhammad Iswanto.
Bupati Aceh Besar tercatat sebagai pemegang saham nomor tiga terbesar di formasi saham BAS dari seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Aceh.
“Sebagai pemegang saham pengendali (PSP) itu adalah kewenangan Pj Gubernur Aceh, tentu Pak Bustami punya pertimbangan yang matang untuk itu. Karena bagaimana pun, Bank Aceh bukan sekadar milik pemerintah di Aceh, namun juga representasi kepemilikan dari semua rakyat Aceh,” kata Iswanto, Sabtu (6/4).
Pj Bupati Aceh Besar juga berharap semua pihak menanggapi kebijakan tersebut dengan tidak membuat statemen yang malah membingungkan publik.
Karena sebagai sebuah usaha yang khas dengan regulasi yang ketat serta tetap mengacu dengan prudent atau kehati hatian, tidak semua hal harus diberitahukan secara terbuka ke publik. Karena ini juga untuk keselamatan operasional dan pelayanan prima Bank Aceh Syariah.
“Kita hormati keputusan PSP, termasuk juga menghormati koridor regulasi perbankan yang punya kriteria yang khas. Di samping juga untuk terus mempertahankan soliditas internal serta trend kerja kolektif yang terus positif,” tegas Iswanto.
Semenara itu di tengah gonjang-ganjing rumors penonaktifan Muhammad Syah dan Zulkarnaini, beredar sebuah pernyataan tentang alasan penonaktifan Dirut Bank Aceh Syariah, yaitu tentang surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Nomor SR-10/KO.1502/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang sanksi adminitratif berupa teguran tertulis sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 ayat (1) POJK, nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 59 ayat (1) POJK Nomor 17 tahun 2023.
Selain itu juga ada surat dari Kepala OJK Provinsi Aceh Nomor SR-66/KO/1502/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dengan beberapa larangan, seperti larangan menerbitkan produk bank baru, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, dan larangan melakukan kegiatan usaha baru.
