Polemik Penunjukan Plt Dirut Bank Aceh, OJK Jelaskan Aturan

Infoaceh.net, BANDA ACEH — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Daddi Peryoga memberikan penjelasan terkait proses pengusulan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) maupun dan Direksi Definitif Bank Umum, seperti yang sedang terjadi di Bank Aceh Syariah saat ini yang memunculkan polemik.

Daddi Peryoga menjelaskan, mekanisme pergantian Plt Direksi Bank menurut POJK 17 dan Undang-Undang PT

Dalam konteks pergantian Plt Direksi Bank, terdapat 2 regulasi utama yang menjadi rujukan.

Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2023 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Kedua, ⁠Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Mekanisme Pengangkatan Plt Direksi Bank Menurut POJK 17/2023 bahwa setiap anggota Direksi Bank yang menjabat secara definitif wajib menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, untuk Plt Direksi, ada ketentuan khusus yaitu Plt Direksi dapat diangkat secara internal oleh Dewan Komisaris “atau” pemegang saham pengendali, dengan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Plt Direksi tidak diwajibkan mengikuti fit and proper test sebelum menjabat, karena sifatnya sementara.

Masa jabatan Plt Direksi bersifat sementara dan tidak dapat digunakan sebagai status permanen untuk menghindari kewajiban uji kelayakan dan kepatutan.

Plt Direksi harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan OJK, seperti pengalaman di industri keuangan dan tidak memiliki rekam jejak buruk dalam manajemen perbankan.

Namun, meskipun Plt tidak diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara langsung, OJK tetap memiliki kewenangan untuk menilai (menyetujui atau menolak) penunjukan Plt jika dianggap tidak memenuhi standar tata kelola yang baik antara lain berdasarkan kinerja bank, rekam jejak integritas dan prosedur pengangkatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan Plt Direksi Bank Menurut UU PT (UU No. 40 Tahun 2007)