Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI Aceh Rp 3 Triliun

ACEH UTARA – Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh di Lapangan Komplek PIM, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jum’at (10/2/2023).

Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh.

Acara dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, tokoh-tokoh ulama dan sekitar 1.000 penerima KUR dan Kartu Tani Digital.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran Kartu Tani Digital ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. BSI, sebagai bank syariah terbesar, lanjut Erick, akan memastikan pemerataan tersebut dapat dimulai dari penyaluran pupuk yang lebih transparan untuk petani agar seluruh petani mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pupuk subsidi.

“BSI bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meluncurkan Kartu Tani Digital agar tepat sasaran penyaluran pupuk subsidi, karena penyalurannya langsung bisa dicek. Kita memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan dan hasil panen yang lebih baik,” kata Erick.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar, Wali Kota/Bupati se-Aceh, jajaran Direksi dan Komisaris BSI, Anggota DPR RI Dapil Aceh.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Aceh menjadi provinsi pertama yang dapat menggunakan Kartu Tani Digital yang bertujuan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dimana petani tidak lagi memerlukan fisik kartu, dan tetap menjaga akuntabilitas transaksi yang menggunakan aplikasi dengan e-wallet quota pupuk alokasi.

BSI juga mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui penyaluran KUR di wilayah Aceh.

Kartu Tani Digital menurut Hery, sebagai terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran.

Adapun kota/kabupaten pertama yang menjadi penerima Kartu tani digital adalah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah petani sebanyak 38.767 orang. Melalui program ini pula petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” kata Hery menegaskan.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian. Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif. Data hasil Pembukaan Rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.

Untuk aktivasi rekening, petani datang ke Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan pembiayaan KUR senilai Rp 3 triliun kepada masyarakat Aceh.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Aceh mendapatkan jatah yang sangat besar dari penyaluran KUR BSI. Karena untuk Aceh sendiri saja BSI mengalokasikan Rp 3 triliun dari total Rp 14 triliun jatah KUR BSI tahun ini.

Presiden berharap alokasi KUR tersebut dapat membantu mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.

“Sekarang BSI untuk seluruh tanah air menyediakan Rp 14 triliun dibagi 38 provinsi. Aceh sendiri dapat gede banget jatahnya Rp 3 triliun. Saya melihat, saya juga orang Aceh pernah di Lhokseumawe, di Bener Meriah, potensi di Aceh ini sangat besar, perdangangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan semua ada di sini. Ekonomi akan tumbuh kalau peredaran uangnya semakin banyak, dan Rp 3 triliun (alokasi KUR BSI) akan men-trigger ekonomi di Aceh,” tuturnya.

Jokowi juga mengingatkan agar para penerima KUR berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan yang mereka terima dari BSI. Presiden mengingatkan pembiayaan tersebut harus digunakan untuk usaha yang produktif bukan konsumtif.

“Pembiayaan di BSI bisa sampai Rp 500 juta asal usahanya lancar dan pembayarannya lancar. Hati-hati dalam penggunaannya, jangan dibelikan mobil, hati-hati. 6 bulan gagah habis itu mobil ditarik. Pembiayaan harus betul-betul disiplin dan harus tiap bulan disiapkan untuk angsurannya. Kalau diberi pembiayaan seperti itu jangan tergesa-gesa untuk mencari kesenangan,” kata Jokowi. (IA)