Sadis! Telkomsel Telan Puluhan Triliun Uang Rakyat Lewat Kuota Hangus

"Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk pulsa atau paket data adalah hak yang sah dan seharusnya tidak hilang begitu saja," sambungnya.

Hasrul Infoaceh.net

Rabu, 9 Juli 2025 | 01:58 WIB

Infoaceh.net – Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyebut praktik “penghilangan paksa” kuota pelanggan Telkomsel kejam.

Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan menyamakan Telkomsel dengan promo aplikator ojek online yang “bermasalah”.

“Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, bersama jajaran direksi PT Telkom Indonesia, dikutip Selasa (8/7/2025).

Baca Juga : Main-main Timbun Sembako? Gubernur Jateng: Siap-siap Dijemput Polisi

Lebih lanjut, dirinya juga korban dari kekejaman Telkomsel tersebut.

“Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Saya sendiri, kalau mau telepon saja, saya sudah pakai jaringan WiFi. Tapi kalau mau telepon dan tidak di atas, saya harus lari keluar rumah dulu,” tambah Sadarestuwati.

Dirinya pun meminta Telkomsel buka-bukaan, dengan membuka data, kemana larinya sisa kuota yang tidak terpakai pelanggan itu.

Baca Juga : Surplus Beras, Harga Tetap Naik—Bulog dan Bapanas Disorot Soal Tata Kelola

“Contoh, saya menggunakan kartu Halo, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif. Tapi saya tiap bulan mesti membayar kuota saya. Boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50 persen.. ke mana sisa kuota?,” tegasnya lagi.

Menurut Indonesia Audit Watch (IAW), estimasi kerugian masyarakat akibat penghangusan kuota internet ini sekira Rp63 triliun per tahun.

Sadarestuwati juga menyoroti kontribusi Telkom terhadap negara yang dinilai belum optimal. Berdasarkan catatan, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen 2020–2024 hanya sekitar Rp20.041,5 miliar.

Baca Juga : Impor Sapi Jalan Terus, Pemerintah Tutup Mata pada Produksi Dalam Negeri

“Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk pulsa atau paket data adalah hak yang sah dan seharusnya tidak hilang begitu saja,” sambungnya.

Potongan video Sadarestuwati yang menguliti Telkomsel dalam rapat kerja itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Namun, masyarakat menilai kecaman tersebut sebagai akrobatik. Mereka menunggu tindakan nyata terhadap Telkomsel atas kasus itu.