Wali Nanggroe: Investasi di Aceh Harus Menjunjung Adat Istiadat
BANDA ACEH – Masyarakat adat di Aceh yang berada di bawah masing-masing struktur adat sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang yang bertujuan untuk pembangunan.
Hal sebagaimana disampaikan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar, saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023, yang difasilitasi Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh,
Selasa, 10 Oktober 2023.
Pada forum tersebut, kata Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun, Wali Nanggroe menyampaikan, bagi orang Aceh, berbicara tentang upaya pembangunan, sangat tidak terlepas berbagai perangkat-perangkat adat istiadat, yang telah tersusun dengan sistematis dan masih terus bertahan selama ratusan tahun lamanya.
Kemudian di era sekarang ini, perangkat-perangkat adat yang dahulunya merupakan bagian dari struktur Kerajaan Aceh Darussalam, juga telah diakui sebagai hukum positif melalui Qanun Aceh dan Reusam Wali Nanggroe.
Dalam prakteknya, segala kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kawasan, misalnya hutan, perkebunan, sawah, laut, tidak terlepas dari aturan-aturan adat di bawah struktur adat masing-masing.
“Di kawasan hutan kita mengenal adanya Panglima Uteun. di persawahan ada Keujruen Blang, dan untuk bahagian laut dikoordinir oleh Lembaga Panglima laot,” kata Wali Nanggroe.
Keberadaan struktur-struktur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat telah ikut membawa peradaban Aceh di masa dahulu menuju puncak kegemilangan dalam berbagai bidang.
“Karena kesadaran akan hal itu, hingga saat ini Aceh tetap mempertahankan keberadaan Lembaga Pemerintahan Adat, dengan memegang teguh nilai-nilai adat di masing-masing komunal,” tambah Wali Nanggroe.
Ia juga menyebutkan, selama ini dirinya telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk membuka komunikasi dengan para investor, baik di tingkat nasional, di kawasan Asia, hingga ke Eropa.
Seluruh kegiatan-kegiatan itu selalu mendapat dukungan dari para pimpinan lembaga adat yang ada di Aceh.
“Mereka sepakat dengan apapun kegiatan investasi, asalkan tetap menjunjung tinggi adat istiadat di Aceh, dan ramah terhadap lingkungan.”
