Banda Aceh – Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Kamis (22/2) menggelar sidang perdana kasus korupsi pengadaan buku adat istiadat dan mobiler Majelis Adat Aceh (MAA) tahun 2022-2023 total pagu anggaran Rp 5,6 miliar.
Tiga terdakwa ikut dihadirkan yakni Emi Sukma ST, Muhammad Zaini dan Sadaruddin.
Pembacaan dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh yakni, Fery Ichsan Karunia, Teddy Lazuardi Syahputra, Sutrisna dan Yuni Rahayu.
Sidang yang dipimpin Keua Majelis Hakim Teuku Syarafi SH MH dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa.
Persidangan itu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh dengan penunjukan JPU untuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Nomor: Print-190/L.1.10/Ft.1/01/2024 jo Nomor: Print-194/L.1.10/Ft.1/01/2024 jo Nomor: Print-198/L.1.10/Ft.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024.
Kajari Banda Aceh Irwansyah SH MH melalui Kasi Intelijen Kejari Banda Aceh Muharizal SH MH dalam keterangannya Kamis (22/2/2024) menyampaikan, Emi Sukma ST selaku rekanan, Muhammad Zaini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sadaruddin] selaku PPTK secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh yang tersebar di perwakilan MAA kabupaten/kota maupun provinsi dengan total Pagu Anggaran Rp 5,6 miliar.
Ketiga terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh sebagai tahanan sejak 26 Oktober 2023 sampai 19 Februari 2024.
Muharizal mengatakan, tindak Pidana Korupsi Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.651.761.745 berdasarkan LHAPKKN Inspektorat Aceh.
Ketiga terdakwa didakwa dengan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
Para terdakwa mengajukan pengalihan tahanan kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada pekan depan Kamis, 7 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. (IA)
