Kejati Aceh Serahkan Uang Sitaan Kasus Korupsi PSR Rp17,9 Miliar ke BPDP
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Tim Jaksa Eksekutor Kejari Aceh Barat dan Kejati Aceh pada Kamis (13/2/2025), menyerahkan barang bukti uang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang bersumber dari BPDPKS oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kantor Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta Pusat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis menjelaskan, pengembalian barang bukti uang sitaan tersebut sesuai Putusan Kasasi masing-masing terdakwa yakni Drs ZAMZAMI (Ketua Koperasi KPMJB) pidana penjara 12 tahun, membayar Uang Pengganti Rp1.453.738.000 subsidair 2 tahun, denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan.
Ir. SAID MAHJALI (Kadis Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tahun 2017 – 2019) pidana penjara 7 tahun, denda Rp200 juta.
DANIL ADRIAL SP (Kadis Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tahun 2019 – 2023) pidana penjara 6 tahun, denda Rp200 juta.
Barang bukti uang sitaan yang berhasil disita penyidik Kejati Aceh sebesar Rp17.946.644.819 selanjutnya dirampas untuk negara dan disetor ke rekening BPDPKS sesuai dengan putusan kasasi.
Selanjutnya dilaksanakan FGD yang membahas titik rawan penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan program PSR diantaranya berkaitan dengan legalitas pekebun, legalitas lahan dan pelaksanaan verifikasi serta tahap pelaksanaan pekerjaan replanting di lapangan.
Hal ini harus menjadi perbaikan untuk kedepanya agar benar- benar dilakukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan oleh stakeholder terkait mulai dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota, Dinas Pertanian Provinsi dan Kementrian Pertanian serta BPDPKS dalam penyaluran bantuan PSR mulai dari tahap persiapan, tahap verifikasi, tahap pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.
Selain itu perlu dilakukan perbaikan sistem PSR Online/Smart PSR pada BPDPKS dalam penyaluran dana ke pekebun dengan tetap memastikan dan memantau persentase pembayaran harus sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan sebagai syarat mutlak dalam pencairan dana PSR tersebut serta melakukan monitoring terhadap titik koordinat lahan PSR sebagai fungsi kontrol untuk memastikan lahan sebelumnya yang diusulkan replanting tersebut benar-benar adalah lahan lahan sawit usia 25 tahun ke atas dan produktivitasnya kurang dari 10 ton/ha/tahun sehingga harapkan penyaluran PSR ke depannya bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.
ZAID BURHAN IBRAHIM, Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Resiko BPDP Jakarta Pusat juga menyerahkan penghargaan dan plakat kepada kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili Asisten Tindak Pidana Khusus Muhammad Ali Akbar, SH MH dan Kejaksaan Negeri Aceh Barat atas Penyelamatan Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Bantuan Program PSR yang bersumber dari BPDPKS oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kantor Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Jakarta Pusat.
