KKR Kekhususan yang Dimiliki Aceh, Pemerintah Pusat Tak Berwenang Bubarkan
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Kurniawan S, SH LLM mengatakan, lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah kekhususan Aceh yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Sehingga dengan demikian Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berhak dan tidak punya kewenangan membubarkan KKR Aceh.
Hal itu disampaikan Kurniawan menyikapi tanggapan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas fasilitasi Raqan Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam suratnya yang bernomor: 100.2.1.6/9049/OTDA tertanggal 7 November 2024.
Dalam surat tersebut disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dimaksud, sekaligus disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimaksud dan disarankan agar pelaksanaan rekonsiliasi di Aceh selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
“Pemerintah maupun Kementerian terkait secara Konstitusional tidak berwenang membubarkan kelembagaan yang ada di Aceh baik dalam rangka menjalankan kekhususan Aceh maupun Keistimewaan Aceh sebagai satuan daerah otonom,” ujar Kurniawan S SH LL.M, Pakar Hukum dan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang juga sebagai salah satu Pengurus Wilayah Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Aceh, Jum’at (15/11).
Menurutnya, secara yuridis keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan kewenangan yang diberikan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dimana kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang mana selanjut ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan dan/atau komisi tersebut diatur dengan Qanun.
