KPK Diminta Usut Surat Fasilitasi Istri Menteri UMKM: Gratifikasi Terselubung?

Infoaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera usut dokumen dan bukti-bukti terkait viralnya surat Kementerian UMKM yang minta Istri Menteri Maman Abdurrahman, Tina Hastarini didampingi selama kunjungan di luar negeri.

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap minta Lembaga Antirasuah segera bergerak cepat mengumpulkan bukti serta keterangan semua pihak yang terlibat dalam surat berkop kementerian kepada 6 kedubes.

“Walau Menteri UMKM sudah melakukan klarifikasi dan bantahan namun menurut Yudi itu baru sepihak dia, tetapi bagaimana versi yang sebenarnya tentu ini yang harus didalami oleh KPK apakah ada dugaan gratifikasi atau tidak agar semua menjadi jelas dan terang benderang,” ujar Yudi dalam keterangannya dikutip Selasa, 8 Juli 2025.

Yudi meminta untuk KPK memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian UMKM dalam penerbitan surat tersebut.

“Bagaimana proses pembuatannya, insiiatif siapa, bagaimana berkomunikasi dengan pihak kedubes, selain itu semua pihak yang ditujukan termasuk pihak yang ditembuskan. Dan termasuk istri dari menteri,” lanjutnya.

Kemudian, apakah duta besar yang ditujukan pada surat tersebut merespon atau tidak.

“Jika tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut maka dipastikan aman,” tegas Yudi.

Namun, kata Yudi, jika ada tindak lanjut sesuai permintaan surat tersebut maka tentu harus diperdalam oleh KPK seperti apa pendampingannya.

“Mengapa didampingi, siapa yang menyuruh, berapa biaya yang keluar, apakah dari uang negara atau bukan,” tuturnya.

“Jikapun dari uang pribadi mengapa mau keluar uang pribadi untuk surat tersebut. Yudi berharap semua pihak berkata jujur,” lanjutnya.

Secara terpisah, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman meyakini kebenaran surat yang beredar itu memang diterbitkan oleh Kementrian UMKM.

“Saya meyakininya benar adanya, surat itu tidak palsu,” ungkap Boyamin dalam keterangannya pada Selasa, 8 Juli 2025.

Kedatangan Menteri Maman ke KPK memberikan sejumlah dokumen, Boyamin meminta untuk Komisi Antirasuah ini mendalami dokumen-dokumen tersebut dan mengklarifikasi terhadap istri Menteri UMKM.