KPK Isyaratkan Akan Panggil Bobby Nasution, Telusuri Aliran Uang Suap Proyek Jalan Rp231 Miliar

Infoaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp231 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Asep menegaskan, KPK tengah menelusuri aliran uang dari lima tersangka yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut yang baru dilantik oleh Bobby Nasution pada Februari 2025.

“Kami bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak. Kalau memang bergerak ke sesama kepala dinas atau ke gubernurnya, tentu akan kami minta keterangan. Tidak ada yang dikecualikan,” ujar Asep.

Ia menyebut pendekatan follow the money menjadi metode utama dalam mengungkap keterlibatan aktor lain, termasuk pada level pimpinan daerah. “Kalau uang itu sampai ke atasan, kita pasti telusuri dan panggil untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu:

• Topan Obaja Putra Ginting – Kepala Dinas PUPR Sumut

• Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap PPK

• Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut

• M. Akhirun Efendi Siregar – Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

• M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT Rona Na Mora (RN), anak Akhirun

Dua kelompok kasus yang diungkap adalah proyek di Dinas PUPR Sumut dan proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar, dengan komitmen fee yang diduga disetor melalui berbagai skema dan transfer.

Dalam konstruksi perkara, Topan disebut memerintahkan langsung bawahannya untuk memenangkan Akhirun dalam proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Labusel dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot, senilai Rp157,8 miliar. Proses pengadaan melalui e-catalog juga diatur agar PT DNG dan PT RN menjadi pemenang tender.

Selain itu, Heliyanto selaku pejabat pusat di Satker PJN Wilayah I Sumut menerima suap Rp120 juta demi mengatur pemenangan perusahaan milik Akhirun dan anaknya.

KPK menyita uang tunai Rp231 juta sebagai bagian dari komitmen fee proyek tersebut. Penelusuran masih berlangsung untuk membongkar aliran dana lain yang lebih besar.

KPK juga menegaskan bahwa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk Bobby Nasution, akan diperiksa jika terbukti menerima aliran dana korupsi. “Tunggu saja, kita akan proses semua,” tutup Asep.