Nadiem Makarim Buka Suara soal Laptop Rp9,9 Triliun: Bukan untuk Daerah 3T

Jakarta, Infoaceh.net – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara terkait dugaan korupsi proyek pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun.

Ia menegaskan bahwa pengadaan laptop jenis Chromebook itu dilakukan demi menjaga keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

“Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan. Tetapi juga krisis pendidikan,” kata Nadiem saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut Nadiem, Kemendikbudristek saat itu terpaksa mengambil langkah cepat dan efektif untuk mencegah terjadinya learning loss akibat pembelajaran jarak jauh. Program pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop, modem 3G, dan proyektor ditujukan untuk lebih dari 77 ribu sekolah.

“Tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan. Ini bagian dari mitigasi risiko pandemi,” ujar Nadiem.

Ia menyebutkan, sebanyak 1,1 juta unit laptop dibagikan dalam proyek tersebut. Perangkat itu, kata Nadiem, tak hanya untuk siswa, tapi juga untuk peningkatan kompetensi guru serta pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK).

Namun program ini kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran yang menyeret angka nyaris Rp10 triliun.

Menanggapi kritik soal penggunaan Chromebook, Nadiem meluruskan bahwa uji coba perangkat itu di daerah 3T terjadi sebelum masa kepemimpinannya.

Ia menegaskan proyek pengadaan laptop di masanya tidak ditujukan ke wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Saya ingin mengklarifikasi bahwa pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Sekolah penerima harus memiliki akses internet,” ujarnya.

Penjelasan Nadiem ini datang di tengah penyelidikan aparat penegak hukum atas dugaan markup dan penggelembungan harga satuan laptop jenis Chromebook yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sekolah, terutama di wilayah yang kesulitan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet.

Publik kini menanti hasil penyidikan lengkap dari lembaga terkait, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan, distribusi, hingga realisasi proyek tersebut. Skandal ini menjadi ujian besar bagi akuntabilitas proyek digitalisasi pendidikan di Indonesia.