BANDA ACEH — Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menolak gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Ir Fajri MT, terkait penetapan namanya sebagai tersangka korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Kuala Gigieng Tahap II di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.
Penolakan gugatan Praperadilan Fajri (pemohon) dengan Nomor: 01/Pid.Pra/2022/PN.Bna, putusannya dibacakan oleh hakim PN Banda Aceh pada Senin, 31 Januari 2022 mulai pukul 10.00 WIB s/d selesai.
Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Ir. Fajri. MT terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Bna.
Sidang pertama telah dilaksanakan pada hari Senin, 24 Januari 2022 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Sadri SH MH dan panitera Kurnia SH dan dihadiri oleh pemohon Ir Fajri serta kuasa pemohon yaitu Drs Achmad Rowa SH Dkk dari Kantor Hukum ARM & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Gandaria VIII No. 9 Kramat Pela, Kebayoran baru Jakarta Selatan.
Sedangkan dari pihak Termohon yang hadir Ibnu Sakdan SH MH dan Ismiyadi SH sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: Print-051/L.1/Fd.1/01/2022 dengan agenda acara sidang pertama penyerahan/pembacaan permohonan oleh kuasa Pemohon.
Selanjutnya sidang kedua dilaksanakan pada selasa, 25 Januari 2022 dengan acara sidang penyerahan/pembacaan jawaban dari Termohon (Kajati Aceh), dan dilanjutkan dengan penyerahan bukti dari Pemohon berupa dokumen (bukti surat) sebanyak 5 (lima) eksemplar.
Sidang selanjutnya dilaksanakan pada Rabu, 26 Januari 2022 untuk penyerahan alat bukti dari Termohon (Kajati Aceh) berupa bukti surat sejumlah 21 alat bukti.
Selanjutnya sidang dilakukan pada Kamis, 27 Januari 2022 untuk penyerahan jesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon.
“Bahwa putusan Praperadilan tersebut telah dibacakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dengan putusan menolak seluruhnya permohonan Praperadilan dari pemohon Ir Fajri SH MH dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Munawal Hadi SH MH. (IA)
