Reformasi Pemerintahan Filipina: Bongbong Marcos Perintahkan Pengunduran Diri Pimpinan BUMN dan Kabinet
Infoaceh.net — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong memerintahkan seluruh pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Seruan itu disampaikan kantor Presiden pada Kamis (20/5/2025), beberapa hari setelah Bongbong juga meminta semua menteri dan kepala lembaga pemerintah untuk mundur dari jabatannya.
Dalam memorandum yang dirilis Sekretaris Eksekutif pada 21 Mei 2025, ditegaskan bahwa sesuai dengan niat Presiden untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pemerintahannya dengan harapan rakyat, Komisi Tata Kelola menginstruksikan semua ketua non ex-officio, CEO, serta direktur, wali amanat, dan anggota dewan pengurus di BUMN untuk segera menyerahkan surat pengunduran diri secara sukarela.
Surat pengunduran diri ketua non ex-officio dan CEO wajib disampaikan langsung kepada Presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif. Sedangkan para direktur, wali amanat, dan anggota dewan pengurus diminta mengajukan pengunduran diri kepada Komisi Tata Kelola. Selanjutnya, keputusan final atas pengunduran diri ini akan berada di tangan Kantor Presiden.
Langkah ini menjadi bagian dari janji Bongbong Marcos untuk merombak kabinet dan pemerintahan agar lebih selaras dengan aspirasi publik, terutama setelah kekalahan telak yang dialami koalisi penguasa dalam pemilu Mei 2025.
Pada Kamis (22/5), Presiden Marcos juga merombak besar-besaran kabinetnya dengan memecat 30 menteri. Dalam siaran pers resmi dari istana kepresidenan, Bongbong menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat.
“Sudah saatnya menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat,” kata Bongbong, dikutip dari GMA News.
“Ini bukan urusan seperti biasa. Masyarakat telah bersuara dan mereka menginginkan hasil, bukan politik dan alasan. Kami mendengarnya dan akan bertindak,” tambahnya.
Menurut Kantor Komunikasi Presiden (PCO), langkah ini menandai transisi jelas dari fase awal pemerintahan menuju pendekatan yang lebih fokus dan berorientasi pada kinerja.
