Advokasi Wartawan Salah Satu Isu yang Dibahas di Forum Konkernas PWI
JAKARTA — Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang digelar di Candi Bentar Ancol, Ahad, 18 Februari 2024 mencuatkan berbagai program sebagai tindak lanjut Kongres XXV di Bandung, 25-26 September 2023.
Konkernas PWI di Ancol berlangsung dalam rangkaian peringatan HPN 2024.
Melalui forum Konkernas disepakati beberapa program yang penting, misalnya disepakati membentuk Lembaga Konsultasi, Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI berbadan hukum yayasan dan berjaringan di PWI seluruh Indonesia.
“Salah satu tujuannya memberikan advokasi dan atau pendampingan kepada wartawan anggota PWI terkait sengketa pemberitaan pers, kepentingan organisasi PWI dan atau sengketa hubungan wartawan dengan perusahaan pers,” kata Kamsul Hasan, Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan.
Untuk Bidang Luar Negeri, PWI juga menyepakati diadakannya kunjungan ke mancanegara dalam Program PWI 2024-2028.
Antara lain kunjungan ke Rumania, Italia, Vatikan dan lain-lain. Juga ada kunjungan balasan ke Journalists Association of Korea (JAK) di Seoul.
“Program ini bertujuan memperkuat dan meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara PWI dengan wartawan dan atau asosiasi wartawan di seluruh dunia. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas wartawan anggota PWI,” kata Ketua Bidang Luar Negeri PWI Ninuk Pambudy, yang pernah menjabat Pemred Kompas.
Dalam Konkernas PWI juga disepakati tuan rumah HPN tahun 2025, 2026 dan 2027.
Untuk HPN 2025 PWI Provinsi Riau dan PWI Kepulauan Riau bersepakat menjadi tuan rumah.
Namun peserta Konkernas berharap PWI Bali dan PWI Sulawesi Selatan juga mempersiapkan daerahnya untuk HPN 2025.
Ketua Bidang Organisasi H Zulmansyah Sekedang menegaskan dua provinsi yang berminat dan dua provinsi yang diamanahkan dalam Konkernas agar segera berkomunikasi dengan kepala daerah masing-masing dan pimpinan DPRD setempat untuk mendapatkan dukungan.
“Tahun 2025, HPN diselenggarakan di salah satu provinsi yang paling cepat PWI-nya mendapatkan dukungan dari Gubernur dan atau DPRD Provinsi masing-masing, yakni antara Riau, Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Selatan,” jelas Zulmansyah.
