Budi Arie Diduga Terima 50 Persen Keuntungan Judi Online, DPR Minta Penindakan Tegas

Budi Arie Membantah

Meski namanya disebut dalam dakwaan, Budi Arie menepis tudingan itu.

“Pasti tidak (terlibat),” ujarnya singkat saat ditemui di Istana Negara, November 2024.

Saat ini, Budi tengah berada di Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Paus Leo XIV. “Saya lagi di Doha menuju Vatikan,” kata Budi, Sabtu (17/5/2025).

Ketua Umum relawan Projo ini juga mengklaim bahwa ada upaya framing jahat dari pihak-pihak tertentu. “Ada framing dari parpol mitra judi online yang tak senang dengan saya,” ucapnya melalui video.

Sekjen Projo, Handoko, juga membela Budi. Ia menegaskan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan Budi menerima atau mengetahui adanya alokasi dana sogokan.

“Dakwaan hanya menyebut alokasi dana, bukan bukti penerimaan atau keterlibatan langsung. Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” tegas Handoko.

Ia menilai penting menjaga keutuhan informasi dan meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi sepihak.

Desakan Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memproses Budi Arie secara hukum, apabila terbukti terlibat.

“Kalau terbukti, harus diproses dan dibawa ke pengadilan. Jangan hanya diperiksa,” katanya, Sabtu (17/5/2025).

Tandra juga meminta jaksa penuntut umum mencari bukti lain selain yang tertulis dalam dakwaan, guna memperkuat proses hukum terhadap Budi Arie.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, bahkan menilai Budi Arie sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi.

“Jika namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai penerima 50 persen keuntungan situs judi, Presiden harus segera mencopotnya,” tegas Hari, Minggu (18/5/2025).

Hari juga menyoroti kemungkinan adanya perlindungan dari oknum di tubuh Polri. “Kalau belum ditetapkan tersangka, patut diduga ada yang membekingi,” ucapnya.

Satgas Judi Online Harus Diperiksa

Keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online dinilai patut ditinjau ulang. Satgas ini dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024, berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Desember 2024.

Struktur Satgas terdiri dari: