Jokowi Murka, Dana APBD Rp 278 Triliun Masih Mengendap di Bank
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah, lantaran masih adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 278 triliun yang masih tersimpan di bank sampai hari ini.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).
“Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun,” ujar Jokowi.
Jokowi pun menyesali, di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antri, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank.
“Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai,” bebernya.
“Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp 278 triliun,” pinta Jokowi.
Jokowi lantas minta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun.
“Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan,” pungkas Jokowi.
Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera membelanjakan uang ABPD yang masih mengendap Rp 278 triliun di bank. Dia heran saat ini dunia sedang berada dalam situasi sulit, namun uang APBD di bank tidak dibelanjakan.
“Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp278 triliun. Ini saya minta saya minta segera dibelanjakan,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Dia menyampaikan bahwa pemerintah pusat berupaya untuk mencari investasi agar ada perputaran uang yang lebih meningkat. Namun, kata Jokowi, pemerintah daerah justru tak membelanjakan uang yang sudah ditransfer pemerintah pusat.
“Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yg ditransfer Menkeu ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujarnya.
Jokowi menuturkan biasanya pada akhir tahun, uang APBD yang mengendap di bank hanya Rp210-Rp220 triliun. Dia mengingatkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong ga dipakai. Ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget itu, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” jelas Jokowi.
Dia pun telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek persoalan yang membuat Rp278 triliun dana APBD masih mengendap di bank.
Disisi lain, Jokowi juga menuturkan bahwa realisasi belanja nasional sudah 76 persen, sedangkan daerah baru 62 persen.
“Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember. Hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital in flow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan,” tutur dia.
“Ini hati-hati, ini keliru besar, keliru besar,” sambung Jokowi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk bekerja lebih keras di tengah situasi yang tidak normal saat ini. Terlebih, kata dia, resesi global diperkirakan akan mulai masuk pada awal 2023.
“Tidak bisa kita kerja normal normal dalam keadaan yang tidak normal, enggak bisa. Dan tahun depan, tahun 2023 ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk kepada resesi global,” jelas Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Menurut dia, semua negara saat ini berada pada situasi yang sangat sulit karena dihantui inflasi, ekonomi anjlok, krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial.
Untuk itu, Jokowi menekankan jajarannya unthk berhati-hati dalam mengambil keputusan sebab risikonya sangat besar apabila salah.
“Begitu salah risikonya gede sekali. Karena situasinya betul-betul situasi yamg tidak normal, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, hati-hati. Ini selalu terus saya sampaikan karena memang keadaannya tidak pada keadaan yang normal,” ujarnya. (IA)
