Kemensos Distop DPR: 1,3 Juta KPM Belum Terima Bansos Tahap II 2025 Akibat Masalah Administratif

JAKARTA, Infoaceh.net — Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terhambat bagi 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap kedua tahun 2025.

Dorongan ini disampaikan Wardatul setelah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa jutaan penerima mengalami gagal salur akibat kendala administrasi, mulai dari rekening tidak aktif, rekening tidak ditemukan, hingga ketidaksesuaian nama dan nomor rekening.

“Kendala penyaluran harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melakukan respons cepat, untuk memastikan 1,3 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tetapi terkendala administratif dapat segera menerima haknya. Saya berharap kendala serupa tidak terulang lagi,” kata Wardatul di Jakarta, Rabu (19/6).

Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan, bantuan sosial merupakan bagian dari paket stimulus bansos 2025 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.

Ia mendorong Kemensos segera berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memperlancar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Wardatul juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bansos agar aktif memeriksa serta memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, maupun Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.

Pemerintah, lanjutnya, telah menambah anggaran bansos melalui kebijakan penebalan bantuan. Penyaluran tahap kedua dimulai Juni 2025 kepada 18,3 juta KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kebijakan ini menjadi salah satu langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan program perlindungan sosial yang pro-rakyat serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Wardatul menilai, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB). “Ketika konsumsi masyarakat tertekan, dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bansos yang diterima lalu dibelanjakan di pasar dan warung setempat, sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal,” tambahnya.

Kemensos belum mengumumkan waktu pasti penyelesaian masalah administratif tersebut, namun memastikan proses verifikasi data terus berjalan agar seluruh penerima memperoleh haknya sebelum akhir kuartal ketiga.