Piutang Pajak Macet Rp59 Triliun, PKB: WTP Cuma Hiasan, Laporan Kinerja Berantakan

Jakarta, Infoaceh.net – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut.

Namun dalam sikap politiknya, PKB sekaligus melayangkan kritik keras atas berbagai kelemahan yang masih membayangi laporan keuangan pemerintah.

Juru Bicara Fraksi PKB, Indrajaya, menyentil bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya tak boleh menjadi alasan menutup mata atas berbagai borok yang masih terjadi.

“WTP jangan jadi ilusi. Di balik predikat itu, pemerintah masih menyimpan masalah serius dalam pengelolaan keuangan, terutama pada sektor perpajakan,” tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (8/7/2025).

PKB menyoroti akumulasi piutang perpajakan bermasalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 yang nilainya mencengangkan: Rp21,78 triliun piutang diragukan, Rp30,6 triliun piutang macet, dan Rp7,53 triliun piutang kadaluarsa. Total lebih dari Rp59 triliun pajak negara menguap tanpa kepastian.

“Kami mendesak perbaikan menyeluruh dalam tata kelola perpajakan. Rasio pajak terhadap PDB juga masih lemah. Ini bukan soal angka semata, tapi soal keseriusan negara dalam memungut haknya,” ujar Indrajaya.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menuntut agar pemerintah segera menyempurnakan regulasi dan pedoman pelaporan kinerja yang selama ini dinilai belum terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

PKB juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,03 persen, yang masih di bawah target APBN 2024 sebesar 5,2 persen.

Selain itu, meskipun angka pengangguran terbuka turun menjadi 4,91 persen, PKB menilai penurunan ini belum mencerminkan kualitas pekerjaan karena tingginya proporsi pekerja informal.

“Pekerjaan bertambah, tapi apakah layak dan berkelanjutan? Masalah struktural ini harus dijawab, bukan disembunyikan di balik data statistik,” sindirnya.

PKB menegaskan, pemerintah perlu mengarahkan investasi pada sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara luas. Sektor pertanian dan kehutanan disebut sebagai salah satu ruang strategis yang belum dioptimalkan untuk mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja.