Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri, Termasuk Putra Aceh Teuku Riefky Harsya
Samsuar
Infoaceh.net. Jakarta — Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal dilantik 20 Oktober 2024, mulai memanggil para calon menterinya pada Senin (14/10/2024).
Sejumlah elite politik tanah air dan tokoh profesional berdatangan ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin sore
Mereka datang sejak pukul 15.00 WIB. Para tokoh yang datang diduga kuat akan menjadi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Di lokasi hingga pukul 20.37 WIB, beberapa nama telah hadir di kediaman Prabowo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjadi salah satu tokoh yang dipanggil presiden terpilih, Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Teuku Riefky Harsya adalah putra Aceh yang saat ini menjabat Anggota DPR RI asal Dapil Aceh I
Sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil. Di antaranya Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Mendagri Tito Karnavian tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan (Jaksel).
Zulhas dan Tito menyusul nama lain yang merupakan calon Menteri.
Pantauan detikcom di kediaman Prabowo, Senin (14/10/2024), Zulhas, AHY, dan Tito tampak mengenakan batik saat tiba. Zulhas dan Tito juga tampak melambaikan tangan saat tiba di rumah Prabowo.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo mengundang calon menteri hari ini ke kediamannya. Rencananya akan ada finalisasi terkait menteri usai pertemuan itu berlangsung.
“Ya rencananya seperti itu akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu, tapi finalisasinya adalah hari ini,” kata Dasco.
Dasco menyebut calon menteri yang hadir di Kertanegara akan bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Finalisasi bisa dilakukan usai pertemuan.
“Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya setelah hasil pertemuan kira-kira begitu,” ucapnya.
Berikut nama-nama yang dipanggil Prabowo Subianto dan telah datang di Kertanegara pada Senin (14/10):
- Prasetio Hadi (Gerindra).
- Sugiono (Gerindra).
- Widiyanti Putri Wardhana (Profesional).
- Natalius Pigai (eks Komisioner Komnas HAM).
- Yandri Susanto (PAN).
- Fadli Zon (Gerindra).
- Nusron Wahid (Golkar).
- Saefullah Yusuf (PBNU).
- Maruarar Sirait (Gerindra).
- Abdul Kadir Karding (PKB).
- Wihaji (Golkar).
- Teuku Riefky Harsya (Demokrat).
- Arifatul Khoiri (Profesional).
- Prof Yassierli (Profesional).
- Satrio Brodjonegoro (Profesional).
- Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat).
- Zulkifli Hasan (PAN).
- Bahlil Lahadalia(Golkar).
- Yusril Ihza Mahendra (PBB).
- Abdul Mu’ti (Muhammadiyah).
- Iftitah Sulaiman (Demokrat).
- Muhaimin Iskandar (PKB).
- Tito Karnavian (Mendagri).
- Agus Andrianto (Wakapolri).
- Raja Juli Antoni (PSI).
- Agus Gumiwang (Golkar).
- Pratikno (Mensesneg).
- Maman Abdurrahman (Golkar).
- Ribka Haluk (Pj. Gub Papua Tengah).
- Budi Santoso (Sekjen Kemendag).
- Wahyu Trenggono (Menteri KKP).
- Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN).
- Rachmat Pambudy (Gerindra).
- Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal).
- Amran Sulaiman (Mentan).
- Erick Thohir (Menteri BUMN).
- Dito Ariotedjo (Menpora).
- Budi Gunadi Sadikin (Menkes).
- Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK).
- Sultan Bacthiar (Ketua DPD).
- Raden Dodi Priyono (Birokrat).
- Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian).
- Sri Mulyani (Menkeu).
- Supratman Andi Atgas (Menkumham).
- Veronica Tan.
- Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemhan).
- Roesan Roslani (Menteri Investasi).
- Herindra (Wamenhan).
- Meutya Hafid (Golkar).
Sebelumnya, Prabowo sempat melempar kode banyak menteri di kabinet Jokowi yang akan kembali bertugas di kabinetnya. Ia juga mengatakan kabinet gemuk merupakan hal biasa di negara demokrasi.
Menurut kabar, jumlah kementerian di kabinet Prabowo mencapai 46. Hal ini dimungkinkan setelah pemerintah dan DPR merevisi UU Kementerian Negara yang memberikan kewenangan pada presiden untuk menentukan jumlah kementerian/lembaga tanpa batas.
