INFOACEH.NET, JAKARTA — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, ternyata masih kekurangan anggaran untuk kelancaran dalam pelaksanaan pada 8-20 September mendatang.
Karenanya, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah bersama Ketua DPRA Zulfadli mengusulkan Kekurangan melalui APBN kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah bersama Ketua DPRA Zulfadli saat melakukan pertemuan dengan Menpora Dito Ariotedjo, terkait pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Pertemuan yang digelar di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024), merupakan tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya, yakni Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang difasilitasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Menpora Dito Ariotedjo, menyambut baik usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Kemudian meminta Deputi IV untuk menindaklanjuti, serta bisa berkoordinasi dengan Sumatera Utara, karena event yang akan digelar September 2024, merupakan PON bersama.
“Kekurangan ini juga nanti akan kita disampaikan ke Menko PMK untuk persetujuan melalui Bapak Presiden,” katanya.
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan beberapa usulan kekurangan demi kelancaran penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024.
“Kita mengusulkan kekurangannya, yaitu kegiatan peralatan dan pelaksanaan pertandingan, open seremoni, dan kegiatan kekurangan lainnya yang dibutuhkan,” kata Bustami.
Bustami juga menyampaikan terima kasih atas respon baik yang diberikan Menpora, demi kelancaran event empat tahunan ini di Aceh dan Sumatera Utara nantinya.
Begitu juga Ketua DPRA Zulfadli, memberikan dorongan serta dukungannya agar PON XXI ini bisa terlaksana sesuai harapan, serta nantinya akan berjalan dengan sukses.
Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Aceh ikut didampingi Ketua DPRA Zulfadli, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra, Kadispora Aceh, M Nasir Syamaun, Biro Pemerintahan Setda Aceh Restu Andi Surya dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta Akkar Arafat. (MUS)
