Rapat Kerja DPR dan Menpora Sepakat Tunda Pelaksanaan PON Papua
Jakarta – Rapat kerja (raker) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komisi X DPR yang digelar secara virtual menyepakati penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 di Papua. Keputusan itu diambil pada 14 April 2020.
“Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi COVID-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan presiden,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2020.
Huda menambahkan berdasarkan keterangan yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam rapat tersebut, ada sejumlah alasan mengapa pelaksanaan PON XX yang seharusnya digelar pada 20 Oktober-2 November 2020 tersebut harus ditunda.
Pertama, hingga kini belum ada tanda-tanda pandemi COVID-19 akan berakhir sehingga mengganggu seluruh tahapan persiapan. Huda mencontohkan terkait pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020, namun hal itu tidak bisa dilaksanakan.
“Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi COVID-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka gak bisa padahal PON tinggal lima bulan lagi sebenarnya,” tutur Juru Bicara DPP PKB ini.
Selanjutnya, kesiapan atlet juga nilai terganggu akibat wabah COVID-19. Termasuk juga kesiapan venue juga dinilai cukup berat karena di Papua juga sudah dilakukan pembatasan sejak sebulan lalu. “Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua,” papar Huda.
Dengan kondisi saat ini, tidak hanya PON XX, namun Kemenpora memperkirakan hingga Juli 2020 tidak ada event olahgraga nasional maupun internasional apapun. Jika kondisi segera membaik, event olahraga nasional dan internasional diharapkan bisa mulai digelar secara bertahap pada Agustus-Desember 2020.
Seluruh kegiatan diharapkan kembali normal pada 2021 dengan konsekuensi waktunya saling berdekatan, mulai dari ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERPENAS 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika.
Huda mengatakan hasil rapat juga menyepakati bahwa pembangunan venue tetap harus jalan. Selama ini, kata Huda, sebenarnya pembangunan venue tetap berjalan, namun tidak berjalan maksimal.
Selain kaitannya dengan PON, hal lain yang juga dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut yakni Komisi X meminta Kemenpora untuk mengkampanyekan pola hidup sehat. Salah satunya dengan menyosialisasikan dan menggiatkan kegiatan senam untuk masyarakat.
“Jadi seperti zaman dulu ada Senam Kesegaran Jasmani di sekolah-sekolah. Ini contohnya sudah ada sebentar lagi akan di-launching. Nanti bahkan minta dibikin lomba senam secara online,” ujar dia.
Huda mengatakan, hal ini penting dilakukan karena salah satu langkah untuk menangkal pandemi COVID-19 yakni bagaimana masyarakat memiliki pola hidup sehat dan daya tahan tubuh yang bagus.
Selain itu, poin penting lainnya yang dibahas adalah mengenai refocusing anggaran di Kemenpora. Huda mengatakan bahwa Komisi X meminta agar penggunaan hasil alokasi ulang anggaran Kemenpora sebesar Rp 270 miliar, tetap dialokasikan untuk bidang kepemudaan dan olahraga.
“Kita minta dilakukan komunikasi yang intensif antara Kemenpora dan Kemenkeu supaya dana yang dipotong itu diperuntukkan kembali untuk kepentingan atlet, ofisial dan lain-lain yang terdampak Corona ini. Kan banyak pensiunan atlet atau atlet yang tidak mendapatkan pemasukan karena tidak ada kejuaraan,” kata dia.**
Artikel ini telah tayang di https://sport.tempo.co/read/1331797/rapat-kerja-dpr-dan-menpora-sepakat-tunda-pelaksanaan-pon-papua
