Rustam Effendi
Lektor Kepala FEB Unsyiah &
Pengamat Ekonomi
Rilis BPS untuk periode Kuartal I 2020 menunjukkan pandemi COVID-19 mulai berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah. Ekonomi nasional selama Kuartal I 2020 mengalami kontraksi atau pengecurutan pertumbuhan yang signifikan. Hanya tumbuh 2,97 persen (year on year), meleset jauh dari yang ditargetkan pemerintah (4,5-4,9 persen). Artinya, terjadi deviasi sebesar 1,53-1,93 poin. Sepanjang catatan sejarah pertumbuhan selama hampir 20 tahun terakhir, capaian pada Kuartal I 2020 ini merupakan yang terendah.
Terkontraksinya pertumbuhan tentu berimplikasi terhadap jumlah pengangguran. Data Februari 2020, jumlah mereka yang menganggur bertambah sebanyak 1,73 juta orang. Akibatnya, angka pengangguran meningkat menjadi 6,88 juta orang.
BPS Aceh juga merilis kondisi yang sejalan dengan capaian nasional. Ekonomi Aceh untuk Kuartal I 2020 hanya tumbuh 3,17 persen, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (y o y) sebesar 3,88 persen.
Adalah faktor pandemi COVID-19 yang membuat terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional (Aceh). Di Aceh, pandemi Covid-19 telah memukul mundur gerakan sejumlah lapangan usaha ekonomi. Nilai tambah dari beberapa lapangan usaha seperti administrasi pemerintahan, kontruksi, jasa pendidikan, industri pengolahan, termasuk pengadaan air, menurun amat signifikan, yakni rata-rata minus sekitar 14,0 persen. Padahal, selama ini sangat dominan kontribusinya dalam perekonomian daerah.
Di sisi lain, adanya pandemi telah membuka ruang gerak lapangan usaha lainnya, khususnya informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,28 persen selama Kuartal I 2020 ini. Beberapa lapangan usaha lainnya seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan listrik dan gas, dan real estate juga tumbuh, meski tidak setinggi lapangan usaha infokom.
Namun demikian, jika pandemi COVID-19 terus berlanjut seperti saat artikel ini ditulis, perkiraan buruk akan terjadi dan sulit dihindari. Se
Lapangan usaha yang masih tumbuh positif dapat berbalik dan ikut terkontraksi. Dan jika ini benar adanya, maka capaian pertumbuhan ekonomi Aceh pada Kuartal II 2020 diperkirakan akan terkontraksi lebih dalam lagi.
Kondisi ini tidak berbeda dengan yang dialami perekonomian nasional. Akhir Tahun 2020 ekonomi nasional, seperti diperkirakan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, akan terkontraksi dengan skenario terburuk, yakni minus 0,4 persen. Untuk Aceh, pertumbuhan ekonomi pada akhir Tahun 2020 pun diperkirakan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana? Tidaklah mudah mendongkrak kinerja perekonomian dalam masa pandemi ini. Sukar rasanya meramu kebijakan yang sempurna seperti dalam situasi normal, khususnya dalam mengoptimalkan proses produksi dan menjamin kelancaran arus distribusi. Dalam situasi yang sama, harus juga diformulasi kebijakan yang mampu menggairahkan pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Tidak mudah. Dalam masa pandemi semuanya bagai serba sulit. Yang pasti, konsentrasi kebijakan selama masa pandemi akan lebih diarahkan untuk memobilisasi seluruh tenaga atau sumberdaya guna melawan musuh pandemi COVID-19.
Sebab itu, amatlah sulit meramu kebijakan ekonomi yang mampu menjadi stimulus ampuh untuk mendorong perekonomian daerah. Setidaknya selama masa pandemi ini dan beberapa bulan sesudahnya.
Tidak ada insentif atau regulasi yang menarik yang mampu mendorong aktivitas ekspor daerah atau memasukkan arus investasi selama masa pandemi ini dan juga pada beberapa tempo sesudahnya. Situasi ini tidak hanya dihadapi Aceh, tapi juga dialami daerah-daerah lain di Tanah Air. Sebab itu, hanya konsumsi sebagai satu-satunya harapan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional.
Pandemi memang telah merusak semua tatanan ekonomi, bukan hanya ekonomi kita tapi juga global. Semua negara (juga daerah-daerah) kini sibuk masing-masing dengan urusannya sendiri. Pemerintahnya sibuk berjuang menyelamatkan nyawa rakyatnya. Di saat yang sama sibuk pula mengurus kebutuhan perut rakyat/warganya.
Mandek atau terhentinya sebagian aktivitas produksi dan kreativitas yang ditekuni perusahaan/perorangan selama pandemi yang berujung terjadinya pemberhentian dan merumahkan para pekerja telah membuat daya beli masyarakat menurun. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjatuhkan banyak perusahaan atau perorangan, tapi juga ikut menimpakan tangga ke atas korbannya.
Secara kasat mata, suasana pasar begitu lesu, sepi pembeli. Masyarakat/konsumen, misalnya, sudah tidak lagi getol melirik dan membeli produk-produk fashion, asesoris, kosmetik, smartphone, dan elektronik. Mereka cenderung lebih mengamankan barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan proses pembelajaran (e-learning), atau untuk konsultasi kesehatan (kebutuhan medis). Semua ini sangat menekan gairah pasar. Dalam konteks Aceh sendiri, kelesuan pasar ini telah mulai nampak menjelang tibanya bulan-bulan pandemi. Memasuki masa pandemi kelesuan pasar kian bertambah. Apa yang dialami Aceh ini (kemungkinan) juga ditemui di sejumlah daerah lain.
Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh? Tak ada pilihan lain. Secepatnya ikut membantu mengatasi serangan wabah COVID-19 ini. Seluruh energi dan sumberdaya, terutama anggaran pembangunan harus dikonsentrasikan untuk mengatasi pandemi ini. Kapasitas layanan kesehatan harus diperkuat di seluruh kabupaten-kota di provinsi ini. Anggaran daerah yang telah dialokasikan hendaknya cepat direalisasi atau dibelanjakan. Sebaiknya, anggaran (dana) tidak disimpan terlalu lama didalam kas daerah. Identifikasi kebutuhan layanan kesehatan dengan objektif sesuai hasil lapangan. Pilih dan dahulukan yang paling prioritas dibutuhkan pelaku layanan medis maupun mereka yang terinfeksi COVID-19.
Di saat yang sama, pemerintah pusat dan daerah harus bersinerji, khususnya dalam mengamankan kebutuhan perut rakyat. Karenanya, menjaga ketahanan pangan merupakan tindakan utama yang harus dilakukan. Ini perkara yang amat serius selama masa pandemi.
Sebagai salah satu kawasan produksi pertanian unggulan dalam menghasilkan kebutuhan pangan (khususnya gabah), Aceh sejatinya dijaga dan dirangsang oleh pemerintah pusat. Surplus gabah Aceh saban tahun dapat menjadi penopang stok pangan daerah lainnya. Sebab itu Pemerintah Aceh harus dibantu dan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Perlu dikoordinasikan dengan baik dan efektif oleh pusat. Proyek-proyek yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di Aceh seperti pengadaan benih, pupuk, alsintan, atau input pertanian lainnya hendaknya diberi ruang untuk dieksekusi dan tidak boleh ditunda. Kecuali proyek-proyek seperti pembangunan jalan, pelabuhan, jalan-jalan, gedung-gedung, pengadaan mobil dinas, dan lainnya yang kurang mendesak, dapat digeser pada tahun berikutnya. Termasuk juga pos-pos yang kurang penting dan menyita banyak anggaran seperti perjalanan dinas, patut dikurangi atau ditiadakan sementara ini.
Terakhir, pemerintah pusat dan daerah harus bersatu dan bersinerji dalam menghadapi situasi darurat ini. Penting dicatat, kebijakan yang satu dengan kebijakan lainnya yang diterbitkan pemerintah terkait dengan upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini harus saling menguatkan. Tidak boleh kebijakan yang satu melemahkan yang lainnya.
Begitu juga dengan koordinasi antarlembaga. Harus dibangun secara sinerjik, rapi, dan harmonis. Hanya dengan begitu, upaya menghadapi serangan COVID-19 ini akan ampuh dan efektif. Percayalah !
