EKONOMI ACEH MASA PANDEMI
Secara kasat mata, suasana pasar begitu lesu, sepi pembeli. Masyarakat/konsumen, misalnya, sudah tidak lagi getol melirik dan membeli produk-produk fashion, asesoris, kosmetik, smartphone, dan elektronik. Mereka cenderung lebih mengamankan barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan proses pembelajaran (e-learning), atau untuk konsultasi kesehatan (kebutuhan medis). Semua ini sangat menekan gairah pasar. Dalam konteks Aceh sendiri, kelesuan pasar ini telah mulai nampak menjelang tibanya bulan-bulan pandemi. Memasuki masa pandemi kelesuan pasar kian bertambah. Apa yang dialami Aceh ini (kemungkinan) juga ditemui di sejumlah daerah lain.
Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh? Tak ada pilihan lain. Secepatnya ikut membantu mengatasi serangan wabah COVID-19 ini. Seluruh energi dan sumberdaya, terutama anggaran pembangunan harus dikonsentrasikan untuk mengatasi pandemi ini. Kapasitas layanan kesehatan harus diperkuat di seluruh kabupaten-kota di provinsi ini. Anggaran daerah yang telah dialokasikan hendaknya cepat direalisasi atau dibelanjakan. Sebaiknya, anggaran (dana) tidak disimpan terlalu lama didalam kas daerah. Identifikasi kebutuhan layanan kesehatan dengan objektif sesuai hasil lapangan. Pilih dan dahulukan yang paling prioritas dibutuhkan pelaku layanan medis maupun mereka yang terinfeksi COVID-19.
Di saat yang sama, pemerintah pusat dan daerah harus bersinerji, khususnya dalam mengamankan kebutuhan perut rakyat. Karenanya, menjaga ketahanan pangan merupakan tindakan utama yang harus dilakukan. Ini perkara yang amat serius selama masa pandemi.
Sebagai salah satu kawasan produksi pertanian unggulan dalam menghasilkan kebutuhan pangan (khususnya gabah), Aceh sejatinya dijaga dan dirangsang oleh pemerintah pusat. Surplus gabah Aceh saban tahun dapat menjadi penopang stok pangan daerah lainnya. Sebab itu Pemerintah Aceh harus dibantu dan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Perlu dikoordinasikan dengan baik dan efektif oleh pusat. Proyek-proyek yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di Aceh seperti pengadaan benih, pupuk, alsintan, atau input pertanian lainnya hendaknya diberi ruang untuk dieksekusi dan tidak boleh ditunda. Kecuali proyek-proyek seperti pembangunan jalan, pelabuhan, jalan-jalan, gedung-gedung, pengadaan mobil dinas, dan lainnya yang kurang mendesak, dapat digeser pada tahun berikutnya. Termasuk juga pos-pos yang kurang penting dan menyita banyak anggaran seperti perjalanan dinas, patut dikurangi atau ditiadakan sementara ini.
